Page 785 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 785
Judul Rencana Buruh Mogok Nasional: Tolak Upah Minimum Versi UU Cipta
Kerja
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5835110/rencana-
buruh-mogok-nasional-tolak-upah-minimum-versi-uu-cipta-kerja
Jurnalis Herdi Alif Al Hikam
Tanggal 2021-12-01 10:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi kami maksud mogok nasional sekali lagi saya
sampaikan bahwa itu bukan tujuan itu hanya alat. Alat serikat buruh secara konstitusional
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tapi ini adalah unjuk rasa secara nasional di mana lokasinya
ada di lingkungan pabrik, karena di lingkungan pabrik maka buruh yang akan bekerja ikut, boleh
kan selama memberitahu selama 3x24 jam. Karena dia ikut maka setop produksi, jadi seperti
mogok
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyerukan aksi mogok nasional kepada para
buruh di tanggal 6-8 Desember. Hal ini sebagai penolakan terhadap penetapan kenaikan upah
minimum yang cenderung kecil karena formula hitung-hitungan di dalam UU Cipta Kerja.
Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan aksi mogok ini adalah alat konstitusi yang bisa digunakan
buruh untuk memprotes kebijakan yang berlaku dan merugikan para buruh.
RENCANA BURUH MOGOK NASIONAL: TOLAK UPAH MINIMUM VERSI UU CIPTA
KERJA
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyerukan aksi mogok nasional kepada para
buruh di tanggal 6-8 Desember. Hal ini sebagai penolakan terhadap penetapan kenaikan upah
minimum yang cenderung kecil karena formula hitung-hitungan di dalam UU Cipta Kerja.
Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan aksi mogok ini adalah alat konstitusi yang bisa digunakan
buruh untuk memprotes kebijakan yang berlaku dan merugikan para buruh.
"Jadi kami maksud mogok nasional sekali lagi saya sampaikan bahwa itu bukan tujuan itu hanya
alat. Alat serikat buruh secara konstitusional," ungkap Said Iqbal dalam Blak-blakan detikcom.
784

