Page 781 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 781

Judul               UMK Palembang 2022 Naik Rp19 Ribu, KSBSI: Kami Menolak
                Nama Media          rctiplus.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1760306/umk-
                                    palembang-2022-naik-rp19-ribu-ksbsi-kami-menolak
                Jurnalis            Nasional
                Tanggal             2021-12-01 10:41:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Upah Minimum Kota (UMK) Palembang tahun 2022 telah ditetapkan Dinas Ketenagakerjaan Kota
              Palembang  bersama  sejumlah  anggota  Dewan  Pengupahan  kota  setempat,  sebesar
              Rp3.289.409.  Jumlah  tersebut  naik  Rp19  ribu  dibanding  tahun  ini.  Dewan  Pengupahan
              Palembang dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Ali Hanafiah, mengatakan
              hasil rapat UMK terdapat kenaikan sebesar 0,56 persen atau Rp19.409. Sehingga usulan UMK
              Palembang tahun depan itu sebesar Rp3.298.409.



              UMK PALEMBANG 2022 NAIK RP19 RIBU, KSBSI: KAMI MENOLAK

              Upah Minimum Kota (UMK) Palembang tahun 2022 telah ditetapkan Dinas Ketenagakerjaan Kota
              Palembang  bersama  sejumlah  anggota  Dewan  Pengupahan  kota  setempat,  sebesar
              Rp3.289.409. Jumlah tersebut naik Rp19 ribu dibanding tahun ini.

              Dewan Pengupahan Palembang dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Ali
              Hanafiah, mengatakan hasil rapat UMK terdapat kenaikan sebesar 0,56 persen atau Rp19.409.
              Sehingga usulan UMK Palembang tahun depan itu sebesar Rp3.298.409.

              Tapi  dalam  usulan  UMK  itu.  Kami  (sebagai  perwakilan  buruh)  menolak.  Kami  tidak
              menandatanganinya, ujarnya di Palembang, Selasa (30/11).

              Menurutnya, alasan perhitungan upah tersebut berlandaskan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
              yang kini masih dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Meski pada keputusan MK,
              UU itu masih bisa digunakan dalam waktu dua tahun.

              Kendati, lanjutnya, bila mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Pasal
              24 tentang Program Strategis yang Berdampak Luas terhadap masyarakat, maka perhitungan
              upah dapat menggunakan rumusan peraturan yang lama.

              Menanggapi usulan ini, kami dari KSBSI akan melakukan aksi penolakan, katanya.



                                                           780
   776   777   778   779   780   781   782   783   784   785   786