Page 777 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

GANJAR SUDAH TEKEN UMK 2022 UNTUK 35 KABUPATEN/KOTA DI JATENG

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sudah menandatangani keputusan soal upah minimum
Kabupaten/Kota ( UMK ) 2022 untuk 35 daerah di wilayahnya. Ganjar menyebut ada Struktur
dan Skala Upah (SUSU) bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/39 tentang Upah
Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Penetapan UMK tahun
2022 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
dimana formula perhitungan dan datanya sudah baku.

Dalam keterangan persnya, Ganjar menjelaskan UMK mendasari perhitungan formula dari PP
36/2021 pasal 26 dan angka dari BPS sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan RI kepada Para
Gubernur se-Indonesia No. B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang
Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun
2022.
Ia menegaskan upah minimum adalah batas terendah upah bagi pekerja dengan masa kerja
kurang satu tahun. Sedangkan bagi pekerja diatas 1 tahun atau lebih melalui penghitungan
Struktur dan Skala Upah (SUSU) dengan memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28 persen dan
laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen.
Ganjar mencontohkan, penerapan SUSU di Kota Semarang bagi pekerja dengan masa kerja lebih
dari 1 tahun minimal penambahan upahnya Rp. 63.787,98 dan di Kabupaten Banjarnegara
sebesar Rp. 40.946,29.

"Ketetapan tentang kewajiban perusahaan membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam
SK agar menjadi perhatian semuanya," kata Ganjar dalam keterangan tertulisnya kepada
wartawan, Selasa (1/12/2021).

Lebih lanjut, Ganjar meminta untuk perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak pandemi
COVID-19 kenaikannya bisa di atas angka tersebut.

"Beberapa perusahaan besar telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan kenaikan upah
lebih dari 10 persen bahkan 15 persen," ujarnya.

Masih dalam keterangan yang sama, Ganjar menjelaskan, untuk memberikan kepastian besaran
upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, Pemprov Jateng hari ini juga
mengeluarkan Surat Edaran No. 561/0016770 tentang Struktur dan Skala Upah di Perusahaan
Tahun 2022 ditujukan kepada bupati/wali kota dan pimpinan perusahaan se Jawa Tengah. Surat
edaran ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1
(satu) tahun atau lebih.

Disebutkan dalam SE tersebut terdapat instruksi agar bupati/wali kota memastikan perusahaan
menyusun SUSU dengan menugaskan dinas tenaga kerja melakukan pendampingan dan
pemantauan. Sedangkan kepada pengusaha diwajibkan menyampaikan hasil penyusunan SUSU
kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui dinas yang
membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dalam
bentuk surat pernyataan.
"Pekerja yang baru masuk bekerja tentunya akan menerima upah yang besarannya berbeda
dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun, hal ini untuk memberikan rasa keadilan
bagi pekerja sekaligus penghargaan atas pengabdian dari para pekerja kepada perusahaannya,"
tegas Ganjar.

776