Page 773 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 773

Kenaikan ditetapkan pada Selasa 30 November 2021 dengan keputusan Nomor: 561/ Kep.732-
              Kesra/  2021  Tanggal  30  November  2021  tentang  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  di  Daerah
              Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

              Sekretaris  Daerah  (Sekda)  Provinsi  Jawa  Barat  Setiawan  Wangsaatmadja  menilaii,  kenaikan
              didasari  beberapa  dasar  peraturan,  yaitu  Undang-undang  (UU)  13  tahun  2003  tentang
              Ketenagakerjaan, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11 tahun 2020 tentang
              Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan serta beberapa
              surat  Menteri  Ketenagakerjaan  RI,  kemudian  rekomendasi  besaran  penyesuaian  nilai  upah
              minimum kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara
              Dewan Pengupahan.

              “Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan,”
              ujar Setiawan dalam keterangannya, Rabu 1 November 2021.

              “Terkait  dengan  putusan  MK,  menyatakan  bahwa  pemerintah  harus  memperbaiki  peraturan
              (Omnibus Law) ini di dalam 2 tahun. Namun demikian selama 2 tahun ini seluruh peraturan yang
              terkait dengan UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang
              mendasari terkait dengan perhitungan UMK ini,” tambahnya.

              Pihaknya merekomendasikan pemerintah pusat agar dapat melibatkan pemerintah daerah lebih
              jauh khususnya di dalam penghitungan UMK ini.

              “Karena  kita  tahu  kondisi  ekonomi  dan  dinamika  antara  daerah  satu  dengan  daerah  lainnya
              sangat bervariasi. Oleh karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di
              masa yang akan datang bisa terlibat lebih jauh,” katanya.

              Berikut  daftar  kenaikan  UMK  2022  di  Jawa  Barat:  1.  KOTA  BEKASI  Rp  4.816.921,17  2.
              KABUPATEN  KARAWANG  Rp  4.798.312,00  3.  KABUPATEN  BEKASI  Rp  4.791.843,90  4.  KOTA
              DEPOK  Rp  4.377.231,93  5.  KOTA  BOGOR  Rp  4.330.249,57  6.  KABUPATEN  BOGOR  Rp
              4.217.206,00  7.  KABUPATEN  PURWAKARTA  Rp  4.173.568,61  8.KOTA  BANDUNG  Rp
              3.774.860,78  9.  KOTA  CIMAHI  Rp  3.272.668,50  10.KABUPATEN  BANDUNG  BARAT  Rp
              3.248.283,28  11.  KABUPATEN  SUMEDANG  Rp  3.241.929,67  12.  KABUPATEN  BANDUNG  Rp
              3.241.929,67  13.  KABUPATEN  SUKABUMI  Rp  3.125.444,72  14.  KABUPATEN  SUBANG  Rp
              3.064.218,08 15. KABUPATEN CIANJUR Rp 2.699.814,40 16. KOTA SUKABUMI Rp 2.562.434,01
              17.  KABUPATEN  INDRAMAYU  Rp  2.391.567,15  18.KOTA  TASIKMALAYA  Rp2.363.389,67  19.
              KABUPATEN  TASIKMALAYA  Rp  2.326.772,46  20.  KOTA  CIREBON  Rp2.304.943,51  21.
              KABUPATEN  CIREBON  Rp2.279.982,77  22.  KABUPATEN  MAJALENGKA  Rp2.027.619,04  23.
              KABUPATEN      GARUT    Rp1.975.220,92     24.   KABUPATEN      KUNINGAN     Rp1.908.102,17
              25.KABUPATEN CIAMIS Rp1.897.867,14 26. KABUPATEN PANGANDARAN Rp 1.884.364,08 27.
              KOTA BANJAR Rp 1.852.099,52.





















                                                           772
   768   769   770   771   772   773   774   775   776   777   778