Page 804 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 804
Judul UMK Jabar Naik di Bawah 1,09 Persen, Buruh: Sangat Menyakiti
Perasaan
Nama Media sindonews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/615167/701/umk-jabar-naik-di-
bawah-109-persen-buruh-sangat-menyakiti-perasaan-1638328345
Jurnalis arif budianto
Tanggal 2021-12-01 10:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Buruh Jawa Barat mengaku sangat kecewa dengan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Jabar atas upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2022. Buruh menilai, kenaikan UMK Jabar
tahun 2022 masih mengaku kepada PP No 36 tentang Pengupahan.
UMK JABAR NAIK DI BAWAH 1,09 PERSEN, BURUH: SANGAT MENYAKITI
PERASAAN
Buruh Jawa Barat mengaku sangat kecewa dengan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Jabar atas upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2022. Buruh menilai, kenaikan UMK Jabar
tahun 2022 masih mengaku kepada PP No 36 tentang Pengupahan.
"Kami sangat kecewa dengan keputusan Gubernur Jawa Barat yang menetapkan UMK
berdasarkan PP 36/2021, keputusan Gubernur tersebut sangat menyakiti hati dan perasaan
kaum buruh Jawa barat yang sudah berhari-hari berjuang tapi berakhir dengan pil pahit," kata
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto, Rabu
(1/12/2021).
Menurut dia, Gubernur Jawa Barat tidak menghargai proses yang telah dilalui di tingkat
kabupaten/kota. Dimana bupati atau wali kota telah membuat rekomendasi kenaikan UMK.
Rekomendasi itu sudah melalui pengkajian dan perdebatan yang panjang.
"Namun, setelah sampai ke Pemprov semua di mentahkan dengan mengembalikan semua
rekomendasi agar sesuai dengan PP 36/2021," beber dia.
Menurut Roy, kenaikan UMK di Jabar hanya mengalami kenaikan antara 0,84 hingga 1,09 persen.
Besaran itu sesuai dengan ketentuan PP No 36/2021. Tak hanya itu, sebanyak 11 kota kabupaten
bahkan tak mengalami kenaikan untuk UMK 2022.
Padahal, kata Roy, jelas putusan MK amar ke 7, bahwa Pemerintah tidak boleh mengeluarkan
kebijakan program strategis dan berdampak luas. Sementara PP 36/2021 jelas bahwa
pengupahan merupakan program strategis Nasional yang pastinya berdampak luas
803
