Page 809 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 809
Judul UMK Lima Kabupaten di Bawah UMP, Ini Tanggapan Dewan
Pengupahan NTB
Nama Media lombokpost.jawapos.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://lombokpost.jawapos.com/ntb/01/12/2021/umk-lima-kabupaten-
di-bawah-ump-ini-tanggapan-dewan-pengupahan-ntb/
Jurnalis dit/r5
Tanggal 2021-12-01 10:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kabupaten/kota di NTB sedang berproses menghitung besaran upah minimum untuk tahun
2022. "Setelah UMP ditetapkan gubernur, sekarang giliran kabupaten/kota," kata Sekretaris
Dewan Pengupahan Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, Senin (29/11). Upah Minimum Provinsi
(UMP) NTB ditetapkan sebesar Rp 2.207.212 berdasarkan SK Gubernur Nomor 561-685.
Perhitungannya didasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Dengan tetap
mengacu pada data perekonomian dan ketenagakerjaan yang ditetapkan BPS dan disampaikan
melalui Menteri Ketenagakerjaan.
UMK LIMA KABUPATEN DI BAWAH UMP, INI TANGGAPAN DEWAN PENGUPAHAN
NTB
Kabupaten/kota di NTB sedang berproses menghitung besaran upah minimum untuk tahun
2022. "Setelah UMP ditetapkan gubernur, sekarang giliran kabupaten/kota," kata Sekretaris
Dewan Pengupahan Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, Senin (29/11).
Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB ditetapkan sebesar Rp 2.207.212 berdasarkan SK Gubernur
Nomor 561-685. Perhitungannya didasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
Dengan tetap mengacu pada data perekonomian dan ketenagakerjaan yang ditetapkan BPS dan
disampaikan melalui Menteri Ketenagakerjaan.
Aryadi mengatakan, formula penghitungan UMP dan UMK berdasarkan PP Nomor 36 terdapat
batas atas dan batas awal. Tujuannya mengurangi kesenjangan upah minimum antar wilayah.
"Pedomannya tetap di PP 36. Kalau keluar dari itu, ada konsekuensi berat," ujar Aryadi yang
juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.
Untuk penetapan UMK, Aryadi meminta dewan pengupahan tingkat kabupaten/kota mengikuti
formula seperti yang diatur Pasal 33 di PP Nomor 36 Tahun 2021. Serta data perekonomian dan
ketenagakerjaan dari BPS.
808
