Page 810 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 810
Katanya, sekarang ini sistem penghitungan upah minimum bisa terlihat dan diakses melalui
laman wagepedia, milik Kemenaker. "Di sana secara otomatis kita bisa melihat besaran upah
minimum di masing-masing daerah," jelasnya.
Dari laman wagepedia tersebut, terlihat lima daerah di NTB yang besaran upah minimumnya
berada di atas UMP. Antara lain, Kota Mataram Rp 2.416.953; Kabupaten Sumbawa Barat Rp
2.316.279; Kabupaten Bima Rp 2.243.371; Kota Bima Rp 2.265.367; dan Kabupaten Sumbawa
Besar Rp 2.227.172.
Lima kabupaten lain, nilai UMK berada di bawah UMP. Seperti Kabupaten Lombok Barat Rp
2.203.328; Kabupaten Lombok Timur Rp 2.205.000; Kabupaten Dompu Rp 2.199.610;
Kabupaten Lombok Utara Rp 2.187.171; Kabupaten Lombok Tengah Rp 2.202.958.
Aryadi menyebut, nilai peningkatan UMK di Kota Mataram menjadi yang tertinggi. Naik di atas
10 persen dibandingkan dengan UMK 2021 sebesar Rp 2.184.485. "Naik signifikan disebabkan
konsumsi per kapit penduduk di Kota Mataram lebih tinggi dan jumlah anggota rumah tangga
yang bekerja jauh lebih tinggi dibanding provinsi dan kabupaten/kota lain di NTB," beber Aryadi.
Mengenai adanya UMK lima daerah di bawah UMP, Aryadi menyebut nilai tersebut tidak berlaku.
Jika merujuk pada Pasal 33 di PP Nomor 36 Tahun 2021, daerah yang besaran UMK lebih rendah
dari UMP, secara otomatis besaran UMK di kabupaten tersebut akan mengacu pada nilai UMP.
"Kepala daerah tidak bisa merekomendasikan UMK tersebut. Nanti upah minimum menggunakan
UMP," kata Aryadi usai rakor rencana Penetapan UMK, kemarin.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Sahri menyampaikan, UMK harus lebih tinggi dari UMP. Rakor
kemarin dilakukan untuk melihat bersama perhitungan UMK dengan formula yang ditetapkan
oleh pemerintah.
Dewan Pengupahan Provinsi tidak memiliki kewenangan terkait penetapan UMK, karena
merupakan hak preogratif dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang selanjutkan akan
ditetapkan walikota/bupati. Kemudian dilaporkan ke Gubernur melalui Disnakertrans NTB.
"Dewan Pengupahan provinsi hanya memberi masukan," kata Sahri yang juga akademisi
Universitas Mataram ini.
(dit/r5)
809
