Page 815 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Judul Katanya Bela UMP Buruh, Gubernur Anies Jangan Tanggung Hanya
Surati Menaker Ida, Sekalian Presiden Jokowi
Nama Media bizlaw.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://bizlaw.id/read/50575/Katanya-Bela-UMP-Buruh-Gubernur-
Anies-Jangan-Tanggung-Hanya-Surati-Menaker-Ida-Sekalian-Presiden-
Jokowi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-01 10:03:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Menurut saya, surat Anies
ke Menaker adalah sebuah kekeliruan besar. Kenapa? karena tidak ada kewenangan Menaker
untuk mengubah rumus formula penetapan UMP. Seharusnya Pak Anies berkirim surat ke
Presiden, karena yang memiliki kewenangan untuk mengubah formula penetapan UMP adalah
Presiden

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Sekarang masalahnya
apakah Pak Anies berani atau tidak menetapkan UMP DKI di 2022 melebihi ketentuan formula di
PP No. 36 tersebut? Pak Anies harusnya belajar dari keberanian Pak Jokowi yang pernah
menetapkan UMP DKI naik 43 persen

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya mendorong Pak
Anies merevisi keputusannya tentang kenaikan UMP DKI di 2022, yaitu dengan menetapkan
kenaikan UMP 2022 lebih besar nilainya dari ketentuan rumus yang ada di PP 36 Tahun 2021

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Bukankah Pak Anies akan
selesai menjadi Gubernur tanggal 16 Oktober 2022 dan ini artinya, kalau pun ada ancaman di
Pasal 68 tersebut, tentunya prosesnya juga akan memakan waktu tidak cepat, dan prosesnya
mungkin akan relatif bersamaan dengan selesainya Pak Anies sebagai gubernur DKI

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Semoga Pak Anies
memahami kewenangan hukumnya dalam menetapkan UMP DKI dan Pak Anies memiliki
keberanian seperti Pak Jokowi dan Pak Ahok dalam menetapkan UMP DKI

Ringkasan

Belakangan, surat Gubernur Anies kepada Menaker Ida itu, malah disebut keliru dan bukan
solusi. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar menilai
langkah Gubernur Anies tersebut, keliru. Lantaran, rumus formula penetapan UMP ada di
Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2021, yang ditandatangani Presiden Jokowi, bukan Menaker
Ida.

814