Page 816 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

KATANYA BELA UMP BURUH, GUBERNUR ANIES JANGAN TANGGUNG HANYA
SURATI MENAKER IDA, SEKALIAN PRESIDEN JOKOWI
Belakangan, surat Gubernur Anies kepada Menaker Ida itu, malah disebut keliru dan bukan
solusi. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar menilai
langkah Gubernur Anies tersebut, keliru. Lantaran, rumus formula penetapan UMP ada di
Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2021, yang ditandatangani Presiden Jokowi, bukan Menaker
Ida.

"Menurut saya, surat Anies ke Menaker adalah sebuah kekeliruan besar. Kenapa? karena tidak
ada kewenangan Menaker untuk mengubah rumus formula penetapan UMP. Seharusnya Pak
Anies berkirim surat ke Presiden, karena yang memiliki kewenangan untuk mengubah formula
penetapan UMP adalah Presiden," jelas Timboel, Selasa (30/11/2021).

Timboel menjelaskan, mengacu pada UU Cipta Kerja junto PP No. 36 Tahun 2021, sebenarnya
yang memiliki kewenangan menetapkan UMP adalah Gubernur, dan oleh karenanya Gubernur
Anies memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan UMP 2022 di DKI Jakarta.

Menurutnya, walaupun ada rumus formula penetapan UMP di PP 36/2021, tetapi Gubernur Anies
punya kewenangan untuk menetapkan UMP DKI lebih tinggi dari ketentuan rumus formula yang
ada di PP 36/2021.
"Sekarang masalahnya apakah Pak Anies berani atau tidak menetapkan UMP DKI di 2022
melebihi ketentuan formula di PP No. 36 tersebut? Pak Anies harusnya belajar dari keberanian
Pak Jokowi yang pernah menetapkan UMP DKI naik 43 persen," ujarnya.

Dalam hal ini, Gubernur Anies perlu belajar dari Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja
Purnama yang akrab disapa Ahok. Pada 2014, Gubernur Ahok berani menetapkan kenaikan UMP
DKI sebesar 11 persen.

Kala itu, Gubernur Ahok menaikkan UMP ketika PP 78 Tahun 2015 menetapkan kenaikan UMP
berdasarkan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang saat itu mencapai 8
persen. Selanjutnya pada PP 78/2015 un, upah minimum ditetapkan sebagai program strategis
nasional. "Saya mendorong Pak Anies merevisi keputusannya tentang kenaikan UMP DKI di 2022,
yaitu dengan menetapkan kenaikan UMP 2022 lebih besar nilainya dari ketentuan rumus yang
ada di PP 36 Tahun 2021," ujarnya.

Timboel meminta Gubernur Anies membuktikan komitmen membela buruh. Tidak perlu takut
atau khawatir dengan pasal 68 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Bukankah Pak Anies akan selesai menjadi Gubernur tanggal 16 Oktober 2022 dan ini artinya,
kalau pun ada ancaman di Pasal 68 tersebut, tentunya prosesnya juga akan memakan waktu
tidak cepat, dan prosesnya mungkin akan relatif bersamaan dengan selesainya Pak Anies sebagai
gubernur DKI," jelasnya.
Dia menyarankan, penetapan UMP 2022 ini merupakan kesempatan terakhir Anies Baswedan
untuk menetapkan UMP, karena Anies pada tahun selesai bertugas sebagai Gubernur dan tidak
bisa lagi menetapkan UMP DKI untuk tahun 2023.

"Semoga Pak Anies memahami kewenangan hukumnya dalam menetapkan UMP DKI dan Pak
Anies memiliki keberanian seperti Pak Jokowi dan Pak Ahok dalam menetapkan UMP DKI,"
pungkas Timboel.

815