Page 821 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

2. Kota Mataram Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan
penerapan Upah Minimum Kota (UMK) Mataram sebesar Rp2.416.953, dikecualikan bagi pelaku
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Pelaku UMKM boleh membayar upah di bawah UMK atau sesuai kesepakatan dengan
karyawan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnker) Kota Mataram H Rudi Suryawan dikutip
dari Antara, Rabu (1/12/2021).

UMK Kota Mataram 2022 mengalami kenaikan signifikan hingga 10 persen dari UMK 2021
sebesar Rp2.184.450 menjadi Rp2.416.953 dan mulai berlaku per 1 Januari 2022.

Karena itu, tim dari Disnaker akan turun melakukan pengawasan terhadap penerapan UMK
tersebut terutama pada 800 perusahaan besar yang beroperasional di Kota Mataram.

"Kami akan memastikan upah yang diterima karyawan sesuai UMK yang ditetapkan, kecuali
untuk pelaku UMKM boleh di bawah UMK atau sesuai kesepakatan," katanya lagi.

3. Kota Pekanbaru Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akhirnya menetapkan besaran Upah
Minimum Kota (UMK) di wilayahnya untuk tahun 2022 senilai Rp3.069.675 per bulan.

"Nominalnya naik sebesar 2,39 persen dari UMK tahun 2021 yang sebesar Rp2.997.971," kata
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru Abdul Jamal dikutip dari Antara, Rabu
(1/12/2021).

Angka itu berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan, yang terdiri dari unsur pemerintah,
akademisi, ahli ekonomi, perwakilan buruh, Badan Pusat Statistik, dan perwakilan pengusaha.

"Beberapa hari lalu sudah kita sepakati besaran UMK Pekanbaru, setelah Provinsi Riau
mengeluarkan UMP tahun 2022. Begitu nanti SK-nya dibuat, akan kami sampaikan ke seluruh
perusahaan agar ditaati," kata Jamal.

UMK hanya berlaku untuk pekerja atau pegawai dengan masa kerja 0 hingga 12 bulan karena
UMK adalah upah minimal yang diberikan untuk pegawai yang masih baru bekerja.

4. Kabupaten Bintan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan, Kepulauan Riau tahun 2022
disepakati sama seperti tahun sebelumnya Rp3.648.714 juta berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 36/2021 tentang Pengupahan.
"UMK Bintan pada tahun sebelumnya atau sebelum UU Cipta Kerja diberlakukan, paling tinggi
dibanding beberapa kabupaten dan kota di Kepri. Setelah dianalisis berdasarkan PP Pengupahan,
ternyata tidak dapat dinaikkan lagi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Bintan Indra Hidayat,
dikutip dari Antara, Rabu (1/12/2021).

Ia menjelaskan, penetapan UMK berdasarkan hasil keputusan Dewan Pengupahan, yang juga
dihadiri 2 dari 4 pengurus Serikat Pekerja. Serikat Pekerja yang hadir dalam rapat tersebut yakni
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Pariwisata dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia.
Kedua organisasi pekerja itu minta agar UMK Bintan tahun 2022 naik Rp45.000. Aspirasi itu
sudah disampaikan kepada Dewan Pengupahan Kepri. Usulan kenaikan UMK Bintan tahun 2022
itu juga sudah kami serahkan ke Dewan Pengupahan Kepri.

5. Kabupaten Pandeglang Pemerintah Kabupaten Pandeglang menetapkan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) Pandeglang untuk tahun 2022 tidak ada kenaikan.

Dikutip dari Antara, Rabu (1/12/2021), UMK tahun 2022 dipastikan sama seperti UMK tahun ini
yakni sebesar Rp 2,8 juta.

820