Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019
P. 101
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, hal itu tidak masuk akal. Di saat pemerintah
hanya menaikkan UMP 8,51%, iuran BPJS malah naik mencapai 100%.
"Upah naiknya cuma 8%, BPJS naiknya 100%. Itu nggak masuk akal. Ekonomi kita
nggak masuk akal," tegas Iqbal.
Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat merugikan buruh, terutama
buruh di daerah-daerah. Apalagi kenaikan tersebut dilakukan di tengah
perekonomian yang sedang sulit.
"Kenaikan iuran BPJS kelas III Rp 42 ribu, kali 1 istri, 1 suami, 3 anak, itu Rp 210
ribu. Sedangkan pendapatan di tiap kabupaten kota dan provinsi beda-beda upah
minimumnya. Di Sragen, Boyolali, Pacitan, Makassar, upah minimumnya cuma Rp
1,4 juta atau penghasilannya bisa jadi Rp 1 juta. Mereka akan berat dengan
kenaikan iuran BPJS kelas III tuh terutama," ungkap Iqbal.
Iqbal berharap, Jokowi dapat membatalkan PP No. 75 tahun 2019 terkait kenaikan
iuran BPJS Kesehatan. Selain itu, Iqbal juga ingin menagih janji Jokowi yang sudah
berulangkali menegaskan sikapnya untuk merevisi PP No. 78 Tahun 2015 tentang
pengupahan.
"Kami berharap presiden Jokowi menganulir kenaikan BPJS kelas III ini dan
sebagaimana janji presiden Jokowi yaitu merevisi PP 78, tidak lagi menggunakan PP
78 dalam kenaikan upah minimum ini," imbuhnya.
(dna/dna) bpjs kesehatan iuran bpjs kesehatan kspi buruh demo buruh ump.
Page 100 of 170.
