Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019
P. 102

Title         DEMO BURUH BESAR-BESARAN DI KEMENAKER HARI INI TUNTUT 3 HAL
                Media Name    tempo.co
                Pub. Date     31 Oktober 2019
                              https://bisnis.tempo.co/read/1266718/demo-buruh-besar-besaran-di-kemen aker-hari-
                Page/URL
                              ini-tuntut-3-hal
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Negative











               Demo buruh yang berlangsung pagi ini di Kementerian Ketenagakerjaan diikuti oleh
               para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPU).
               Mereka mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyampaikan tiga
               tuntutan.

               Salah satunya adalah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghapus
               PP 78/2015 tentang Pengupahan yang menjadi dasar penentuan kenaikan upah
               minimum.

               "Kami ingin masalah (Upah Minium Provinsi (UMP) dan Upah Minimum
               Kabupaten/Kota (UMK) dikembalikan saja ke dewan pengupahan. Tidak lagi melalui
               inflasi PP 77/2015," kata Sekjen FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia)
               Riden Hatam Aziz saat ditemui di sela-sela unjuk rasa, Kamis, 31 Oktober 2019.

               Riden menyebutkan dengan PP 78/2015, pemerintah telah menentukan UMP 2020
               akan naik 8,15 persen berdasarkan inflasi 2019. Sedangkan para buruh
               menginginkan UMP 2020 naik sekitar 10-15 persen, sesuai dengan survei pasar
               kebutuhan hidup layak.

               Adapun tuntutan kedua adalah menuntut pemerintah membatalkan kenaikan iuran
               BPJS Kesehatan. Pasalnya, kenaikan iuran dinilai akan membebani masyarakat.
               "Memang empat persen dibayar oleh perusahaan, tetapi satu persen oleh kita
               sendiri," ucap Riden.

               Kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu, menurut Riden, juga bakal berdampak pada
               pengurangan daya beli kami. "Belum lagi harus menanggung saudara yang ada di
               daerah."

               Tuntutan dari kalangan buruh agar iuran BPJS Kesehatan tak dinaikkan sebetulnya
               sudah disampaikan ke berbagai lembaga seperti DPR dan Kementerian Kesehatan.
               Namun kenyataannya saat ini iuran BPJS tetap dinaikkan.

               Sementara tuntutan ketiga adalah meminta agar UU No.13 Tahun 2003 tentang
               Ketenagakerjaan tidak direvisi. "Kami menilai dari rencana revisi, isinya bukan revisi



                                                      Page 101 of 170.
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107