Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019
P. 143
"Angka ini kan diambil dari inflasi nasional sebesar 3,39 persen ditambah dengan
pertumbuhan ekonomi 5,12 persen menjadi 8,51 persen sesuai dengan PP 78/2015
tentang Pengupahan," kata Dinar.
Menurut Dinar, memang terdapat beberapa wilayah yang merasa keberatan
terhadap kenaikan tersebut. Hanya saja, keberatan tersebut tidak di lengkapi oleh
data dan informasi. Dengan demikian, menurut dia kenaikan sebesar 8,51 persen ini
merupakan jalan yang terbaik karena didasari oleh variable yang terukur, yaitu
inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ada dari asosiasi pengusaha datang kemari untuk minta agar kenaikannya sekitar 5
- 6 persen saja, sementara buruh minta 10 - 15 persen. Namun kedua permintaan
tersebut tidak didasari oleh data empiris yang kuat. Jadi 8,51 persen ini sudah
terbaik," kata Dinar.
Dinar pun menilai keinginan buruh agar UM naik sekitar 10 - 15 persen perlu untuk
dilengkapi oleh data-data empris. Menurutnya, tuntutan kenaikan tersebut
didasarkan oleh survei, namun sampai saat ini pemerintah belum menerima dasar
dari survei tersebut. Sementara angka yang ditetapkan pemerintah telah
berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.
Dinar menambahkan, Kemnaker telah menerima perintah dari Presiden Joko Widodo
untuk mulai menyusun pokok-pokok pikiran dalam rangka merevisi PP Pengupahan.
Saat ini, kata dia, Kemenaker terus melakukan dialog dengan berbagai pihak, baik
dengan pihak pekerja dan pengusaha, untuk memberikan masukan atas perbaikan
PP Pengupahan tersebut.
"Selama ini banyak pihak yang menyatakan keberatan atas peraturan tersebut,
tetapi tidak pernah memberikan ide konkrit dan implementatif hal-hal apa saja yang
perlu diubah dari peraturan tersebut. Sekarang kami sedang mengumpulkan bahan-
bahannya," kata dia.
Adapun, terkait revisi UU Ketenagakerjaan, ia menegaskan bahwa selama ini belum
ada proses revisi UU Ketenagakerjaan. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah
percaya terhadap informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, terkait revisi
UU Ketenagakerjaan.
"Kami belum ada draft-nya, jadi kalau mereka bilang menolak, sebenarnya apa yang
ditolak," ujarnya.
Page 142 of 170.
