Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019

Menurut Dinar, memang terdapat beberapa wilayah yang merasa keberatan
terhadap kenaikan tersebut. Hanya saja, keberatan tersebut tidak dilengkapi oleh
data dan informasi. Dengan demikian, kenaikan sebesar 8,51% ini merupakan jalan
yang terbaik karena didasari oleh variabel yang terukur, yaitu inflasi dan
pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ada dari asosiasi pengusaha datang kemari untuk minta agar kenaikannya sekitar
5-6% saja, sementara buruh minta 10-15%. Namun, kedua permintaan tersebut
tidak didasari oleh data empiris yang kuat, jadi 8,51% ini sudah terbaik," kata Dinar.

Dinar pun menilai keinginan buruh agar UM naik sekitar 10-15%, perlu untuk
dilengkapi oleh data-data empris, sehingga dapat menjadi bahan masukan kepada
pemerintah.

Menurutnya, tuntutan kenaikan tersebut didasarkan oleh survei, namun sampai saat
ini pemerintah belum menerima dasar dari survei tersebut. Sementara angka yang
ditetapkan pemerintah telah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi
nasional.

Dinar menambahkan, Kemnaker telah menerima perintah dari Presiden Joko Widodo
untuk mulai menyusun pokok-pokok pikiran dalam rangka merevisi PP Pengupahan.
Saat ini, Kemnaker terus melakukan dialog dengan berbagai pihak, baik dengan
pihak pekerja maupun pengusaha, untuk memberikan masukan atas perbaikan PP
Pengupahan tersebut.

"Selama ini banyak pihak yang menyatakan keberatan atas peraturan tersebut,
tetapi tidak pernah memberikan ide konkrit dan implementatif hal-hal apa saja yang
perlu diubah dari peraturan tersebut. Sekarang kami sedang mengumpulkan bahan-
bahannya," katanya.

Terkait revisi UU Ketenagakerjaan, Dinar menegaskan bahwa selama ini belum ada
proses revisi UU Ketenagakerjaan. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah
percaya terhadap informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Kami belum ada draft-nya, jadi kalau mereka bilang menolak, sebenarnya apa yang
ditolak," ujarnya.

Page 148 of 170.