Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019
P. 157

Title          TAHUN DEPAN, UMK DI KOTA TEGAL DIUSULKAN NAIK JADI RP 1.925.000
                Media Name     kumparan.com
                Pub. Date      31 Oktober 2019
                               https://kumparan.com/panturapost/tahun-depan-umk-di-kota-tegal-diusulk an-naik-jadi-
                Page/URL
                               rp-1-925-000-1sA2Ue4CSLm
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive










               Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Tegal diusulkan menjadi Rp 1.925.000
               pada 2020. Usulan itu naik 9,25 dari UMK tahun ini sebesar Rp 1.762.000.

               Hasil usulan tersebut dilakukan pada Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kota Tegal,
               Rabu (30/10/2019) di Grand Dian Hotel Guci. Rapat Pleno dihadiri oleh perwakilan
               pemerintah Kota Tegal, Serikat Pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),
               BPS Kota Tegal, dan dari perguruan tinggi.

               Kenaikan usulan UMK tersebut sedikit di bawah angka yang diusulkan Walikota
               Tegal H Dedy Supriyono. Yakni sebesar Rp. 1.950.000. Namun dengan naiknya
               usulan UMK ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan para
               pekerja maupun buruh.

               Dedi mengatakan, besaran kenaikan di angka tersebut diharapkan dapat diterima
               semua pihak baik pekerja maupun pengusaha. "Ini agar pengusaha tidak terlalu
               terbebani namun juga tetap memikirkan kenaikan kesejahteraan pekerja/buruh,"
               ucapnya.

               Apalagi, menurutnya, kondisi perekonomian saat ini masih belum menentu.
               Sehingga banyak perusahaan yang memang belum optimal dalam usahanya. Karena
               itu, Dedy berharap usai ditetapkan Gubernur, UMK ini bisa disepakati dan
               dilaksanakan bersama.

               Kepala Disnakerin Kota Tegal Heru Setyawan mengatakan apabila ada pengusaha
               yang keberatan, harus disampaikan melalui mekanisme yang ada. Serta harus
               memberikan sebab dan alasannya. Termasuk menentukan target kapan perusahaan
               tersebut akan mereleasikan.

               "Tentu keputusan ini tidak serta merta harus dilaksanakan, akan ada maping pada
               perusahaan yang mampu dan tidak," ucapnya.

               Adapun terkait sanksi pada perusahaan yang tidak melaksanakan hasil penetapan
               nantinya kata Heru hal itu menjadi tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan
               provinsi Jawa Tengah.




                                                      Page 156 of 170.
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162