Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019

Untuk kartu pekerja sendiri, kata Andri tetap akan diperpanjang. Namun Untuk
besaran dan target penambahannya akan disesuaikan pada pertengahan Desember
nanti sesuai dengan pembahasan kegiatan strategis daerah (KSD).
"Kartu pekerja dipertengahan Desember kita rumuskan sekaligus dengan key
performance index (KPI)-nya. Kalau target kita itu tahun depan sekitar 50.000 kartu.
Tahun ini 20.000," ujarnya.

Ketua KSPI DKI Jakarta, Winarso mengatakan, buruh meminta Gubernur Anies
menetapkan UMP di luar ketentuan PP No 78/2015."Sesuai dengan rekomendasi
Dewan Pengupahan unsur buruh, UMP DKI 2020 sebesar Rp4,6 juta. Kami meminta
Pemprov DKI untuk menetapkan UMP 2020 tidak berdasarkan PP 78 karena tidak
sesuai dengan kebutuhan buruh," katanya.

Dalam mediasi beberapa waktu lalu, Winarso menuturkan, Pemprov DKI Jakarta
akan berusaha meningkatkan pendapatan buruh meskipun terkendala oleh PP 78. Di
antaranya melalui alternatif lain di upah sektoral, dan program dari Pemprov yang
berpihak kepada buruh.

Seperti Kartu Pekerja Jakarta, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan sebagainya dan hal itu
menjadi terobosan untuk mengatasi keluh kesah buruh Jakarta. Kendati demikian,
kata Winarso, bukan berarti buruh Jakarta menerima UMP DKI sesuai PP 78 dengan
beberapa program alternatif DKI lainnya.

Ketua Dewan Pengupahan dari unsur Pengusaha, Sarman Simanjorang mengatakan,
para pengusaha sepakat kenaikan UMP DKI 2020 sesuai dengan PP 78/2015.
Dengan kondisi ekonomi saat ini, kenaikan UMP sekitar 8,15% saja sudah cukup
memberatkan. Apalagi mengakomodir keinginan buruh lebih dari aturan PP
tersebut.

"Kami sepakat kalau sesuai aturan meski cukup berat dengan kondisi seperti ini,"
ujarnya. Sarman meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan waktu sekitar
satu setengah bulan untuk penangguhan bagj pengusaha yang tidak mampu.
(whb)

Page 160 of 170.