Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019

Title DIUMUMKAN BESOK, KENAIKAN UMP DKI 2020 BAKAL IKUTI ATURAN PEMERINTAH PUSAT
Media Name kompas.com
Pub. Date 31 Oktober 2019
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/31/21135921/diumumkan-beso k-
Page/URL
kenaikan-ump-dki-2020-bakal-ikuti-aturan-pemerintah-pusat
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) DKI
tahun 2020 pada Jumat (1/11/2019) besok.

Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, kenaikan UMP
rencananya mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan.

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 78 Tahun 2015 dan surat edaran Kementerian
Ketenagakerjaan, UMP 2020 naik 8,51 persen dari UMP 2019. Dengan demikian, UMP DKI
2020 diperkirakan Rp 4.276.349 per bulan.

"Iya, sekitar segitu (Rp 4,2 juta)," ujar Andri saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).

Selain menaikkan UMP, kata Andri, Pemprov DKI akan meningkatkan kesejahteraan buruh
dengan memberikan Kartu Pekerja bagi buruh yang memiliki gaji maksimal 10 persen di
atas UMP.

Pemprov DKI juga akan mengikutsertakan pekerja yang di-PHK (putus hubungan kerja) dan
istrinya sebagai peserta program pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT) atau yang
dikenal dengan nama OK OCE.

"Kami coba untuk mengembangkan usaha sekaligus kegiatan sosial dengan membuka klinik
kesehatan untuk memudahkan (buruh berobat)," kata Andri.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengusulkan dua angka UMP DKI Jakarta
2020 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni Rp 4.276.349,906 dan Rp
4.619.878,99 per bulan. Angka Rp 4,2 juta diusulkan unsur pengusaha dan pemerintah,
sementara angka Rp 4,6 juta diusulkan oleh serikat pekerja.

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berdemo di
depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu kemarin. Mereka menuntut Anies menetapkan UMP
sesuai usulan Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja.

Andri yang menemui massa menuturkan, Pemprov DKI terkendala PP Nomor 78 Tahun
2015 untuk menetapkan UMP DKI 2020 sesuai tuntutan buruh.

Beberapa hari lalu, Anies sendiri menyatakan, meskipun belum final, UMP DKI 2020 yang
ditetapkan akan mengarah pada keputusan pemerintah pusat. Selain itu, Pemprov DKI akan
membantu menurunkan biaya hidup para pekerja dengan memberikan Kartu Pekerja.

Page 163 of 170.