Page 44 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021
P. 44
Judul Airlangga: 63%Pekerja Migran Indonesia Berpendidikan SMP Ke Bawah
Nama Media Investor Daily
Newstrend Penempatan PMI
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Ns
Tanggal 2021-10-11 05:07:00
Ukuran 206x99mmk
Warna Warna
AD Value Rp 31.724.000
News Value Rp 158.620.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Selanjutnya,
Pemerintah melalui BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) telah menerbitkan
aturan tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Ringkasan
Penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dinilai memiliki kontribusi terhadap perekonomian,
di samping turut serta dalam perluasan kesempatan kerja. Sebelum pandemi Covid-19, rata-rata
remitansi PMI dari 2015 hingga 2019 mencapai US$ 9,8 miliar per tahun yang sebagian besar
berasal dari Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto mengatakan, besarnya potensi penempatan PMI juga dibarengi berbagai
tantangan antara lain 63% PMI masih didominasi oleh pekerja dengan pendidikan SMP ke
bawah, lebih dari 50% penempatan PMI bekerja pada sektor informal, serta penempatan PMI
nonprosedural.
AIRLANGGA: 63%PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERPENDIDIKAN SMP KE BAWAH
Penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dinilai memiliki kontribusi terhadap perekonomian,
di samping turut serta dalam perluasan kesempatan kerja. Sebelum pandemi Covid-19, rata-rata
remitansi PMI dari 2015 hingga 2019 mencapai US$ 9,8 miliar per tahun yang sebagian besar
berasal dari Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, besarnya potensi
penempatan PMI juga dibarengi berbagai tantangan antara lain 63% PMI masih didominasi oleh
pekerja dengan pendidikan SMP ke bawah, lebih dari 50% penempatan PMI bekerja pada sektor
informal, serta penempatan PMI nonprosedural.
"Selanjutnya, Pemerintah melalui BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) telah
menerbitkan aturan tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia," ujar
43