Page 269 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 269
GUBERNUR JAMBI TEMUI MASSA UNJUK RASA BURUH TERKAIT KENAIKAN UMP
2022
Massa demo dari buruh yang berjumlah ratusan pendemo menuntut kenaikan UMP pada 2022
mendatang, menggeruduk Kantor Gubernur Jambi, Senin (6/12/2021). Mereka pun berorasi dan
menyampaikan tuntutan mereka agar pemerintah dapat segera menaikan upah pekerja pada
2022 nanti lebih besar dari yang telah ditandatangani gubernur, yakni sebesar 0,7 persen.
Tak lama massa pendemo berorasi didepan pintu masuk Kantor Gubernur Jambi, Gubernur Jambi
Al Haris, didampingi Wakil Gubernur Abdullah Sani, beserta dinas-dinas terkait, menemui
langsung para pengunjuk rasa.
Dirinya menyampaikan akan segera meminta para kabupaten/kota untuk menetapkan UMK
untuk 2022 mendatang. Al Haris menilai, dengan melalui UMK nanti ini gaji para buruh dapat
naik dan dapat lebih besar dari angka saat ini yakni mengalai kenaikan 0,7 persen.
Atau jika di Rupiahkan menjadi Rp 18 ribu. Tentu angka ini sangat kecil melihat harga kebutuhan
pokok saat ini melejit naik.
"Daerah yang belum membuat UMK, saya minta untuk segera membuatkan. Saya akan undang
bupati/walikota untuk membahas tentang ini," ucap Al Haris di depan massa demo.
"Minta tolong buatkan UMK itu. Karena, kalau sudah ada UMK, tidak berlaku lagi UMP ini. UMK
ini pun, jumlahnya lebih tinggi dari UMP," tambahnya.
Ia menjelaskan, kenaikan UMP 2022 yang telah ditentukan sebesar 0,7 persen ini, ia katakan
merupakan arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga Gubernur Jambi itu pun
mengusahakan menaikan UMP lebih dari 0,7 persen itu dengan membuat SK Gubernur.
"Kami ini memahami, kementerian yang telah membuat UMP itu, yang naiknya hanya 0,7 persen
atau cuma 18 ribu. Ini dari kementerian," katanya.
"Oleh karena itu, karena ini keputusan menteri, saya sudah minta dewan pengupahan untuk
mengajukan permohonan kepada kementerian," tambahnya.
Ada pun permohonan yang dimaksud gubernur adalah menggabungkan perhitungan dari PP 78
dengan UU Cipta Kerja. Dirinya mengaku telah berdiskusi dengan BPS, dan mendapat angka
sebesar Rp 68 ribu.
"Saya sudah bersurat ke kementerian pada 2 Desember lalu. Kita beri waktu dua minggu untuk
kementerian membalas surat itu. Jika tak ada surat balasan, maka saya akan tandatangani SK
Gubernur itu, dan yang berlaku di Jambi adalah SK itu," beber Al Haris.
Tak puas, buruh tetap meminta kenaikan upah menjadi 10 persen, atau sebesar Rp 200 ribu.
Namun Al Haris mengungkapkan, pihaknya harus memikirkan perusahaan yang akan
membayarkan upah kepada pekerja.
"Tetap nanti kita dorong, yang berlaku adalah UMK bukan UMP. Karena UMK jumlahnya lebih
besar dari UMP. Itu sebabnya, saya minta untuk kabupaten/kota segera buat dan tetapkan
UMKnya," pungkasnya.
268
