Page 265 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 265
Menurut dia, penetapan itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 tantang
pengupahan. Baharuddin menyebutkan, penetapan itu juga mempertimbangkan banyak aspek,
seperti tenaga kerja, satuan keluarga, tingkat daya beli, pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
"Ada juga beberapa, kepala daearah atau delapan kabupaten/kota yang tidak terdampak COVID-
19, artinya tidak naik dan tidak turun," jelasnya.
Aspirasi buruh yang menginginkan kenaikan UMP hingga tujuh persen, kata dia tetap akan
ditampung dan akan disampaikannya kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
"Namanya aspirasi siapa yang menyampaikan pada kita nanti kita sampaikan kepada gubernur
nanti pak gubernur yang akan menyurati stakeholder ke pemerintah pusat," urainya.
Seperti diketahui sejumlah serikat pekerja buruh menggelar aksi meminta agar Gubernur Sumut
Edy Rahmayadi merevisi UMP 2022. Buruh menyebut kenaikan UMP 2022 harusnya tujuh persen.
264
