Page 261 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 261
Setelah menyampaikan orasi di halaman kantor DRPD, Perwakilan buruh kemudian melanjutkan
dengan mediasi dipimpin Ketua DPRD Tabalong H Mustafa dan Kapolres Tabalong AKBP Riza
Muttaqin.
Ketua DPRD Tabalong H Mustafa yang diwawamcarai usai mediasi, mengatakan, pihaknya akan
membantu untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan parah buruh.
"Kami akan memanggil stake holder yang terkait dengan pengupahan," katanya.
Selain itu juga akan dilakukan pemanggilan terhasap perusahaan Adao dan SIS untuk
mempertanyakan terkait tujuh tuntutan para buruh.
"Secepatnya kita akan koordinasi dengan kawan-kawan dan akan kita banmuskan Terpisah
Ketua DPC FSP KEP Tabalong, Syahrul, berharap dengan apa yang dilakukan DPRD untuk
memanggil pihak terkait akan ada solusi terhadap tuntutan yang mereka sampaikan.
Setidaknya dari hasil tindak lanjut yang akan difasilitasi DPRD Tabalong diharapkan ada win-win
solution yang bisa dihasilkan.
"Apabila tidak ada win-win solution tunggu Januari saya akan instruksikan lagi Januari untuk
lakukan pergerakan," tegasnya didampingi Ketua PUK SP KEP Saptaindra Sejati Site ADMO, M
Riyadi.
Dirinya juga mengapreasi terhadap peserta aksi kali ini yang siap menanggung resiko bisa
mendapatkan sanksi dari perusahaan.
"Kawan-kawan siap menanggung resiko untuk sama-sama, walaupun sanksi alpa, peringatan
lisan maupun dipotong insentif, buruh bersatu adalah kekuatan," ucapnya.
Diketahui, dalam aksi damai di halaman Kantor DPRD Tabalong ini ada tujuh tuntutan yang
disampaikan para buruh.
Tuntutan tersebut meminta agar Dewan Pengupahan Kabupaten Tabalong merumuskan ulang
tentang kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Tabalong Tahun 2022.
Menolak PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, agar Pemerintah Kabupaten Tabalong
menangguhkan aturan turunan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang besifat strategis
dan berdampak luas sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Agar Pemerintah
Kabupaten Tabalong menyediakan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang
ada di Kabupaten Tabalong, agar PT Saptaindra Sejati Site ADMO menaikan upah pokok
karyawan lama di atas upah pokok karyawan baru sebesar Rp. 4.084.000.
Meminta PT Adaro Indonesia untuk segera merevisi sanksi lobang 6 yaitu tidak boleh masuk
kerja wilayah PTAdaro Indonesia selama 5 tahun.
Serta, agar PT Adaro Indonesia menindak tegas karyawan PT Adaro Indonesia yang memberikan
stetmen kepada manajemen PT Saptaindra Sejati Site ADMO untuk memutasi pengurus Serikat
Pekeja PUK SP KEP SIS ADMO.
(banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)
260
