Page 258 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 258
Judul Tuntut Revisi UMP dan UMK, Ribuan Buruh di Batam Berunjuk Rasa
Nama Media teraslampung.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.teraslampung.com/tuntut-revisi-ump-dan-umk-ribuan-
buruh-di-batam-berunjuk-rasa/
Jurnalis Teraslampung.com
Tanggal 2021-12-06 15:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Suprapto (Sesepuh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam)
Kenaikan upah untuk tahun depan tidak manusiawi
positive - Hasan (Kepala Biro Humas, Protokol dan Penghubung Pemprov Kepri) Dalam proses
penetapannya semua prosedur dan regulasi sudah dijalani. Keputusan yang diambil berdasarkan
musyawarah dan pertimbangan yang matang
Ringkasan
Ribuan buruh dari berbagai elemen organisasi pekerja di Batam berunjuk rasa di Stadion
Tumenggug Abdul Jamal, Senin (6/12/2021). Mereka menuntut Gubernur Kepulauan Riau Ansar
Ahmad dan Walikota Batam Muhammad Rudi merevisi penetapan besaran Upah Minimum
Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) 2022 yang dinilai tidak layak. Sesepuh Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam Suprapto mengatakan, aksi buruh yang
dilakukan pada hari ini, Senin (06/12/2021) meminta agar Gubernur mencabut kasasi di
Mahkamah Agung tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri dan Upah Minimum kota Batam
2021.
TUNTUT REVISI UMP DAN UMK, RIBUAN BURUH DI BATAM BERUNJUK RASA
TERASLAMPUNG.COM, BATAM -- Ribuan buruh dari berbagai elemen organisasi pekerja di Batam
berunjuk rasa di Stadion Tumenggug Abdul Jamal, Senin (6/12/2021). Mereka menuntut
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Walikota Batam Muhammad Rudi merevisi
penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) 2022 yang
dinilai tidak layak.
Sesepuh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam Suprapto mengatakan,
aksi buruh yang dilakukan pada hari ini, Senin (06/12/2021) meminta agar Gubernur mencabut
257

