Page 281 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021

Namun menurut Kadis Tenaga Kerja Sumut, Baharuddin Siagian, penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) Sumut 2022 sebesar Rp 2.522.609,94 oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi,
sudah sesuai mekanisme.

Ia mengatakan penetapan itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan. Penetapan itu juga sudah mempertimbangkan banyak aspek, seperti
tenaga kerja, satuan keluarag, tingkat daya beli, pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Tapi memang jika itu kita ikuti, rumus itu kita ikuti, maka kenaikannnya itu, hanya sedikit, ada
kenaikan, tapi sedikit. Ada juga beberapa, kepala daearah atau 8 kabupaten/kota yang tidak
terdampak, artinya tidak naik dan tidak turun," kata Bahar saat menerima pengunjukrasa di
Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangertan Diponegoro, Senin (06/12/2021).

Begitu pun, kata Bahar, pihaknya menerima apa yang menjadi tuntutan buruh. Nantinya tuntutan
itu akan disampaikan kepada Gubernur Sumut, yang pada hari yang sama sedang tugas di luar
Sumut.
"Bagaimana UMK/UMP juga harus dilakukan perhitungan ulang, sesuai dengan peraturan
pemerintah nomor 78. Kenapa ini, karena saudara-saudara ini menafsirkan undang-undang
Omnibus Law sedang stagnan," ujarnya.

Sebelumnya sekelompok buruh yang tergabung dalam Majelis Aksi Sumatera Utara Menuntut
Upah Layak (Gerakan Buruh Maksimal) pada Senin, menyatakan sikapnya menolak tegas
keputusan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, yang hanya menaikkan 0,93% (Rp 23.186,94) atau
Rp 2.552.609,94 UMP Sumut Tahun 2022.

Justru sebaliknya, buruh menuntut UMP Sumut 2021 naik 7% dari UMP 2021 sebesar Rp
2.499.423. Diminta juga agar pemerintah memberlakukan Upah Minimim Sektoral
Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Tuntutan itu ditandatangani para pemimpin kelompok buruh yang tergabung dalam Gerakan
Buruh Maksimal, terdiri dari F-SERBUNDO, SPN Sumut, SBBI, Serbunas, (K) SBSI, SBMI Merdeka,
PPMI, FSB LOMENIK, dan FSPM2i.

Dalam aksinya, massa buruh membawa sejumlah bendera organisasi buruh. Ada juga yang
membawa spanduk berisi tuntutan meminta UMP naik 7 persen. "Revisi UMP dan UMK tahun
2022 sebesar 7 persen," tulis isi tuntutan dalam spanduk.

Dan oleh salah seorang orator, seharusnya UMP Sumut 2022 naik 7%. Alasannya karena tahun
2021, UMP tidak naik. Dan soal covid-19, dinilai tidak tepat alasan untuk tidak menaikkan UMP
2022. Sebab secara umum ekonomi telah bergairah kembali.

Dan dalam aksi itu, buruh menumpahkan kekecewaannya kepada Gubernur Edy Rahmayadi.
"Kami kemarin kan milih bapak, tolong lah pak. Kalau upah dinaikkan pertumbuhan ekonomi
semakin naik, karena yang paling banyak belanja itu buruh," ujar orator pakai pengeras suara.

280