Page 286 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 286
Judul Tolak UMP! 50 Ribu Buruh Mogok Kerja 6-10 Desember
Nama Media okezone.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/12/06/320/2512646/tolak-
ump-50-ribu-buruh-mogok-kerja-6-10-desember?page=1
Jurnalis Azhfar Muhammad
Tanggal 2021-12-06 14:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi kami (KSPI) akan menggelar demo buruh dari tanggal
6 hingga tanggal 10 Desember 2021 dan ini ada berbagai rangkaian aksi, dan menggelar aksi di
seluruh jalan di Indonesia tapi yang pertama di wilayahnya masing-masing, ada yang di Provinsi
ada juga yang di daerah wilayah ada juga di kabupaten kota
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ya beberapa di kota industri lah misalnya di Banten, DKI, di
Jogja di Kepri di Sumatra, Aceh dan Kalimantan, ini pasti mencapai puluhan ribu, Kemudian yang
kedua kami akan menggelar Demo unjuk rasa secara Nasional juga yang melibatkan para buruh
untuk datang ke Jakarta dan kami akan mencoba bersuara mengemukakan pendapat di Balai
Kota, MK dan Istana di Kota Jakarta dari Jabodetabek
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kedua kami meminta kenaikan tersebut mencapai 4 hingga
5 persen. Kedua merevisi UU No 36 tahun 2021 tentang pengupahan karena bertentangan
dengan keputusan MK kemudian kami, buruh meminta pemerintah yang ketika jalankan putusan
MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional dan cacat secara formil
Ringkasan
Buruh akan mogok kerja Nasional. Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas penetapan upah
minimum provinsi dan UMK yang tidak sesuai. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) Said Iqbal mengatakan, sekitar 50 ribu buruh bakal melakukan aksi unjuk rasa hingga
mogok nasional yang menyebabkan kepada perkonomian yang menyebabkan pabrik terkena
imbas.
TOLAK UMP! 50 RIBU BURUH MOGOK KERJA 6-10 DESEMBER
JAKARTA - Buruh akan mogok kerja Nasional. Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas
penetapan upah minimum provinsi dan UMK yang tidak sesuai.
285
