Page 289 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 289
"Gubernur tidak akan mengubah keputusan yang sudah ditetapkan walaupun terjadi mogok,
sepanjang tidak ada perintah dari Pak Presiden," ujar Wahidin kepada wartawan usai
menyerahkan DIPA 2022 di Gedung Pendopo Lama, Kota Serang, Senin (6/12/2021).
Wahidin pun mepersilakan para buruh dan pekerja melakukan aksi unjuk rasa untuk
menyuarakan aspirasi. Namun, dia meminta agar aksi buruh berjalan tertib sesuai aturan.
"Biar saja mogok, dia (buruh) mengekspresikan ketidakpuasan," kata Wahidin.
Menurut mantan Wali Kota Tangerang itu, penetapan besaran UMK 2022 yang tertuang dalam
Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Untuk itu, dirinya menetapkan UMK sesuai dengan perintah yang diamanatkan dalam PP
tersebut. Pertimbangannya, pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sesuai data dari Badan Pusat
Statistik (BPS).
"Kalau saya (menetapkan UMK) tidak sesuai PP, salah saya sebagai Gubernur," kata Wahidin.
Seperti diketahui, buruh di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten menggelar aksi mogok
kerja dan unjuk rasa yang dipusatkan di depan Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat
Pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang.
288
