Page 39 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 39
Terkait aspirasi buruh yang berkeinginan agar penetapan UMP dan UMK berpatokan dengan PP
No 78/2015, lantaran massa menafsirkan UU Omnlbus Law membuat upah menjadi stagnan.
Kadisnaker menyatakan nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Edy Rahmayadi.
“Ini nanti, ya namanya aspirasi siapa yang menyampaikan pada kita nanti kita sampaikan kepada
gubernur. Nanti pak gubernur yang akan menyurati stakeholder di pemerintah pusat." ucapnya
Sebelumnya, ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Maksimal berunjuk rasa
lantaran kecewa dengan besaran kenaikan UMP dan UMK yang dinilai sangat kecil.
Massa buruh menilai penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2022 masih jauh dan yang diharapkan. Kehadiran PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan sangat merugikan pekerja dan buruh.
Sebab penggunaan PP tersebut tanpa melakukan survey harga kebutuhan hidup layak,
penentuan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi, justru ditentukan oleh pemerintah pusat.
“Kami menolak penetapan UMP dan UMK menggunakan PP No 36 tahun 2021, serta meminta
kepada pemerintah menetapkan upag berdasarkan PP No 78 tahun 2015." teriak seorang orator,
(ind)
caption:
DEMO UPAH BURUH - Massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Maksimal melakukan aksi
unjuk rasa di depan kantor Pemprw Sumut, Medan, Senin (6/12). Dalam aksinya, mereka merdak
penetapan UMP dan UMK 2022, serta meminta kepada pemerintah untuk merevisi kembali
karena sangat merugikan para buruh.
38
