Page 44 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 44
Jika ada perusahaan yang membayarkan gaji karyawannya dibawah UMK, kata Rukmana, itu
merupakan bentuk pelanggaran. Rukmana mengungkapkan perusahaan yang melanggar bisa
diberikan sanksi administratif dan pidana.
“Itu kan pelanggaran, di undang-undang manapun juga yang melaksanakan di bahwa upah
dinamakan pelanggaran. Yang memberikan sanksi tentu pengawas ketenagakerjaan, di tingkat
provinsi. Kita lakukan pembinaan,” tutur Rukmana.
Sementara itu terkait dengan UMK tahun 2022, Bupati Bandung sudah mengusulkan
rekomendasi kenaikan UMK sebesar 10 persen sesuai keinginan buruh, namun ditolak. Sehingga
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, pada tahun 2022 mendatang tidak ada
kenaikan UMK di Kabupaten Bandung.
Berkaitan dengan SK Gubernur Jawa Barat tentang UMK, jika ada buruh yang menolak maka
bisa menempuh jalur hukum melalui PTUN.
Selain itu, Rukmana mendorong perusahaan untuk membuat struktur dan skala upah. Diakui
Rukmana, masih ada beberapa perusahaan di Kabupaten Bandung yang belum menerapkan
struktur dan skala upah.
Padahal struktur dan skala upah merupakan kewajiban. Selain akan membentuk tim monitoring
pelaksanaan upah, Rukmana juga meminta Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat untuk
aktif dalam mencegah adanya perusahaan pelanggar upah.
(fik/b)
Caption:
WAWANCARA: Kepala Disnaker Kabupaten Bandung, Rukmana saat wawancara tentang
pembentukan tim monitoring pelaksanaan upah di Kabupaten Bandung.
43
