Page 6 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 6

Judul               Disnaker Buka Layanan Pengaduan Gaji Pekerja
                Nama Media          Metro Riau
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg10
                Jurnalis            NOV
                Tanggal             2021-12-07 07:46:00
                Ukuran              81x239mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 7.290.000

                News Value          Rp 36.450.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Narasumber


              negative - Abdul Jamal (Kepala Disnaker Kota Pekanbaru) Perusahaan boleh saja memberikan
              keberatan tapi dasarnya apa, nanti kita bahas. Kalau masuk akal, mungkin dibolehkan

              positive  -  Abdul  Jamal  (Kepala  Disnaker  Kota  Pekanbaru)  Kalau  melihat  kondisi  sekarang,
              ekonomi  sudah  mulai  menggeliat  lagi  di  masa  PPKM  (Pember-lakukan  Pembatasan  Kegiatan
              Masyarakat) Level 1, itu kita rasa perusahaan sudah mampu

              neutral - Abdul Jamal (Kepala Disnaker Kota Pekanbaru) Karena UMK ini diatur untuk diikuti



              Ringkasan

              Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru membuka layanan pengaduan bagi pekerja yang
              tidak  mendapatkan  gaji  sesuai  Upah  Minimum  Kota  (UMK)  yang  telah  ditentukan.  Untuk
              Pekanbaru, UMK sebesar Rp 3.049 juta dan mulai berlaku awal 2022.



              DISNAKER BUKA LAYANAN PENGADUAN GAJI PEKERJA

              Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru membuka layanan pengaduan bagi pekerja yang
              tidak  mendapatkan  gaji  sesuai  Upah  Minimum  Kota  (UMK)  yang  telah  ditentukan.  Untuk
              Pekanbaru, UMK sebesar Rp 3.049 juta dan mulai berlaku awal 2022.

              Kepala  Disnaker  Kota  Pekanbaru,  Abdul  Jamal,  mengatakan  pihaknya  akan  menindaklanjuti
              pengaduan  yang  masuk.  Namun, pihaknya  tetap  menerima  keberatan  dari  perusahaan  yang
              tidak mampu membayar upah karyawan sesuai UMK.

              "Perusahaan boleh saja memberikan keberatan tapi dasarnya apa, nanti kita bahas. Kalau masuk
              akal, mungkin dibolehkan," tutur Jamal, Senin (6/12).

              Jamal  mencontohkan,  ada  kesepakatan  antara  pekerja  dan  perusahaan  dibayar  di  bawah
              besaran UMK, mungkin dibolehkan. Bisa saja dengan mengurangi jam kerja.




                                                            5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11