Page 87 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021

perusahaan. Dengan kewajiban menerapkan struktur dan skala upah itu, pekerja dengan masa
kerja di atas satu tahun tidak boleh dibayar sebesar upah minimum, harus di atasnya.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Harijanto, Senin (6/12/2021), mengatakan, sebagian besar perusahaan, khususnya yang
berskala besar, sebenarnya sudah menerapkan sistem pembayaran gaji sesuai struktur dan skala
upah, berdasarkan kondisi sektor usaha dan kemampuan finansial perusahaan.

Namun, belum semua menjalankan kewajiban itu. Selama ini, persentase kenaikan upah
minimum masih sering dijadikan sebagai patokan untuk menaikkan upah aktual karyawan.

Seharusnya pelaku usaha sudah menerapkan struktur dan skala usaha sesuai dengan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.

Kini, dengan sistem pengupahan baru di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja yang menahan laju kenaikan upah minimum, pemerintah mendorong pengusaha
menjalankan kewajiban struktur dan skala upah itu.

Ke depan, upah minimum hanya boleh diberikan kepada pekerja lajang dengan masa kerja di
bawah satu tahun. Di atas itu, upah harus dinaikkan sesuai dengan struktur dan skala upah yang
berlaku.

"Kali ini dorongan harus lebih gencar agar upah minimum hanya berlaku untuk mereka yang
baru masuk ke dunia kerja. Ini bertujuan untuk menjaga agar pekerja tidak terus-terusan dibayar
dengan besaran upah minimum," katanya.

Anggota Dewan Pengupahan Nasional, Joko Santosa, menambahkan, pengupahan sesuai
struktur dan skala upah wajib diterapkan agar pekerja digaji sesuai masa kerja dan kinerjanya.
Hal itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja buruh.
"Kalau kenaikan upah terus-menerus dipukul rata sesuai persentase kenaikan upah minimum,
yang rugi itu buruh. Upah pekerja dengan kinerja yang bagus dipukul rata dengan yang tidak
berkinerja bagus. Ujung-ujungnya, tingkat produktivitas nasional kita juga rendah," tutur Joko.

Pengawasan

Joko mengatakan, pemerintah berencana mengubah Permenaker No 1/2017 agar sesuai dengan
UU Cipta Kerja. Namun, akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU tersebut
cacat formil dan tidak boleh diturunkan dalam bentuk peraturan dan kebijakan baru, rencana itu
ditunda.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar menilai, masih ada
ketidakpastian terkait penerapan struktur dan skala upah di perusahaan. Pemerintah dan Dewan
Pengupahan diharapkan dapat memperkuat pengawasan terkait penegakan hukum
ketenagakerjaan itu.

"Perlu ada strategi baru agar tidak ada lagi pekerja yang dibayar di bawah standar upah yang
berlaku. Selama ini pelanggaran di tempat kerja terus dibiarkan," kata Timboel.

(AGE)

86