Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MEI 2019
P. 100
aturan di atas. Kalau di sana mandek, di sini juga ikut tertunda," katanya.
Sementara, katanya, posisi pemerintah kota dalam proses pencairan THR sudah
siap baik dalam administrasinya maupun anggarannya.
Ia menjelaskan untuk penerbitan peraturan wali kota (perwali) sebagai turunan
dari PP yang sudah direvisi, drafnya sudah jadi. "Karenanya, jika hari ini revisi PP
diterima resmi, besok perwali bisa ditandatangani dan THR bisa cair,"katanya.
"Begitu juga dengan anggaran, kita sudah menyiapkan sekitar Rp20 miliar untuk
membayar THR sekitar 5.400 lebih PNS se-Kota Mataram termasuk guru,"
tambahnya.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi
sebelumnya mengatakan, besaran THR yang diberikan kepada PNS adalah satu
kali gaji pokok, sehingga PNS menerima THR secara utuh tanpa ada potongan-
potongan apapun, seperti halnya saat menerima gaji ke-13.
"Angagaran THR PNS sudah siap Rp20 miliar," katanya.
Sementara menyinggung tentang pemberian THR untuk pegawai non-PNS,
Syakirin mengatakan, tidak ada alokasi anggaran khusus sebab pegawai non-PNS
tidak memiliki THR.
"Dalam kontrak yang ditandatangani pegawai non-PNS di Mataram, tidak ada
disebutkan bahwa mereka berhak menerima THR. Dalam kontrak hanya
disebutkan hak gaji," katanya.
Namun demikian, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya pemberian THR
terhadap pegawai non-PNS tergantung kebijakan dari pimpinan masing-masing
organisasi perangkat daerah (OPD).
"Ada yang melakukan pemotongan terhadap THR PNS sesuai kesepakatan,
kemudian dikumpulkan lalu dibagi rata kepada pegawai non-PNS yang ada di
OPD masing-masing," kata Syakirin.
Page 99 of 124.
