Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MEI 2019
P. 102
pemerintah daerah, provinsi hingga pusat. Kami akan melakukan berbagai upaya
dan melakukan pengawasan melekat," kata Afriandi.
Moratorium yang saat ini masih berlaku untuk pemberangkatan ke Timur Tengah,
membuat sebagian oknum menjadikannya sebagai daya tarik untuk
memberangkatkan TKI secara ilegal.
Di samping itu, terkait masih banyaknya PMI ke Timur Tengah, pihaknya akan
berkoordinasi dengan BPMD agar disebarkan ke setiap desa untuk mengabarkan
jika pemberangkatan PMI ke Timur Tengah itu masih terlarang.
Ketua DPC Astakira Pembaharuan Cianjur, Ali Hildan mengatakan keberadaan
Migran Service Center, dinilai sangat perlu, tidak hanya untuk mengakomodir
mereka yang berangkat secara legal, juga untuk memulangkan TKI yang
berangkat secara nonformal.
Selama ini sebagian besar TKI yang berangkat keluar negeri banyak yang tidak
tahu prosedural keberangkatannya resmi atau tidak.
Sehingga harus diakomodir agar mendapat jaminan saat pemulangan karena
dikhawatirkan mereka terlantar setelah bekerja di luar negeri, terutama di Timur
Tengah.
"Astakira mendesak agar pemerintah daerah dan pusat untuk memperbaiki
sistem dan melakukan pengawasan dalam pemberangkatan hingga pemulangan
TKI," katanya.
Merupakan tanggungjawab pemerintah untuk meminimalisir pemberangkatan
secara non prosedural dengan cara memperketat sistem di imigrasi.
"Harapan kami ke depan tidak ada kasus Aminah lain yang menimpa buruh
migran asal Cianjur khususnya dan Indonesia pada umumnya. Regulasi ketat
harus diterapkan terhadap PJTKI yang ada," katanya.*.
Page 101 of 124.
