Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MEI 2019
P. 23
"Ke depannya, BPJS Ketenagakerjaan tetap membuka peluang investasi secara
langsung di dalam proyek infrastruktur namun tetap diprioritaskan pada proyek
proyek yang sudah beroperasi (brownfield), tentunya dengan mempertimbangkan
kelayakan dan tingkat risiko dari masing proyek serta sudah bisa memberikan return
secara konsisten." Agus menambahkan, hingga April 2019 alokasi investasi
penyertaan langsung BPJS Ketenagakerjaan kepada proyek infrastruktur masih
sangat kecil, yakni di bawah 0,1% dari total dana kelolaan yang ditempatkan pada
sektor infrastruktur, properti dan jasa.
Menurutnya, belum optimalnya porsi penyertaan langsung itu terutama disebabkan
oleh batasan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 55/ 2015
juncto PP No. 99/2013. Regulasi itu dinilai masih perlu dikaji dari aspek hukum.
"Batasan dimaksud menyulitkan BPJS Ketenagerjaan dalam mengimplementasikan
investasi penyertaan langsung," kata Agus.
Sebagai informasi, PP No. 15/2015 tentang Perubahan Atas PP No. 99/2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa
pengembangan dana jaminan sosial melalui investasi dimungkinkan dalam sejumlah
instrumen dalam negeri. Salah satunya dalam wujud penyertaan langsung.
Porsi alokasi investasi pada instrumen itu diatur lebih rinci dalam Pasal 29, Ayat 1,
bagian H, regulasi tersebut.
"Investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% dari
jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah
investasi," demikian tertulis pada PP No. 15/2015.
Page 22 of 124.
