Page 106 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2021
P. 106
Saat ini Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota sedang menunggu data-data dari
Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan dijadikan variabel untuk menghitung besaran UMP 2022.
Nantinya, Dewan Pengupahan melakukan sidang untuk menetapkan besaran kenaikan UMP
tahun depan yang akan diajukan kepada gubernur/bupati untuk ditetapkan.
Formula baru penetapan UMP diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang
merupakan pengganti dari PP No.78 tahun 2015.
Format baru yang diatur dalam beleid tersebut dinilai Sarman lebih akurat dan moderat karena
memakai pendekatan beberapa variabel. Seperti jumlah rata-rata pendapatan per kapita rumah
tangga, rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang sudah bekerja dan jumlah rata-rata
anggota rumah tangga.
"Kemudian pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah akan dilihat mana yang
lebih tinggi serta adanya batas atas dan atas bawah sebagai dasar untuk menetapkan UMP
2022," pungkasnva. (mr/vi)
105
