Page 34 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2021
P. 34

Anwar mengatakan strategi pertama yang dilakukan Kemnaker yaitu membuat gerakan nasional
              peningkatan  produktivitas  dan  daya  saing.  Dalam  gerakan  tersebut,  pihaknya  melakukan
              reformasi  pelatihan  vokasi;  transformasi  BLK;  digitalisasi  layanan  peningkatan  produktivitas;
              kolaborasi stakeholder; dan membangun kampung produktif dan pesantren pekerja produktif.

              Kedua, kata Anwar, Kemnaker juga melakukan transformasi perluasan kesempatan kerja. Dalam
              hal ini, Kemnaker mendorong keterbukaan dan pasar kerja digital guna terjadi link and match
              ketenagakerjaan,  kewirausahaan  melalui  program  Tenaga  Kerja Mandiri  (TKM),  padat  karya,
              pengembangan talenta muda, dan perluasan kesempatan kerja luar negeri.

              Ketiga,  Kemnaker  mendorong  reformasi  pengawasan  ketenagakerjaan  untuk  perlindungan
              tenaga kerja. Anwar menjelaskan hal ini dilakukan melalui berbagai hal di antaranya gerakan
              promosi  K3  nasional;  penguatan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  norma  K3;  penguatan
              sistem pelaporan dan manajemen informasi K3 nasional; koordinasi, sinergi, dan kolaborasi K3;
              penyesuaian  penerapan  K3  di  perusahaan  pada  masa  pandemi  COVID-19;  dan  memperkuat
              WLKP.

              "Jadi dalam hal ini pada intinya kita yang namanya orang bekerja ini bukan hanya mereka cukup
              nyaman  terkait  dengan  penghasilan,  tapi  lingkungan  pekerja  pun  juga  harus  kita  pastikan
              memenuhi kaidah keselamatan dan kesehatan kerja," katanya.

              Dan  keempat,  Kemnaker  menghadirkan  visi  baru  hubungan  industri.  Melalui  strategi  ini,
              Kemnaker turut mendorong impelementasi upah berbasis produktivitas di perusahaan; dialog
              sosial;  jaminan  sosial  (JHT,  JKK,  JKM,  JP,  JKP)  dan  perlindungan  sosial  (BSU);  hingga
              pengembangan perundingan bersama untuk produktivitas ke dalam fungsi hubungan industrial.












































                                                           33
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39