Page 48 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 OKTOBER 2019
P. 48
"Contohnya perang dagang yang seharusnya menciptakan peluang bagi Indonesia,
tetapi ketika 33 perusahaan relokasi dari China 23 ke Vietnam dan 10 ke Malaysia,
Thailand serta Kamboja, tidak ada satupun yang ke Indonesia," tuturnya.
Indikator ekosistem ketenagakerjaan yang fleksibel itu, lanjut Hanif, mencakup
bebagai hal baik dari upah minimum, beban perusahaan seperti pesangon, dan
jaminan sosial. Ia berharap, melalui UU Ketenagakerjaan baru, ekosistem
kentenagakerjaan Indonesia lebih kompetitif dibandingkan negara lain.
Meski demikian, ia belum bisa memberikan target penyelesaian revisi UU
Ketenagakerjaan itu.
"Saat ini, upah minimum kita saja di atas median upah dibandingkan negara lain.
Negara lain rata-rata mereka di bawah median upah," katanya.
Rencana revisi UU Ketenagakerjaan ini menuai pro kontra, terutama dari kalangan
buruh. Sejumlah aksi kelompok buruh menentang wacana revisi UU
Ketenagakerjaan digelar di beberapa daerah sepanjang tiga pekan terakhir.
Kelompok buruh mensinyalir terdapat perubahan sejumlah pasal yang justru
merugikan buruh dan pekerja.
Menurut catatan Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Konfederasi Persatuan
Buruh Indonesia (KPBI), Nelson Saragih, untuk sementara ini saja, ia menemukan
sedikitnya 50 pasal yang mengancam kesejahteraan kelompok buruh.
"Itu terus berkembang, tergantung tingkat pemahaman kita membedah poin
tersebut. Kalau aku bilang sekarang sudah 50-an lebih, dan kemungkinan
bertambah," kata Nelson.
Page 47 of 83.
