Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2019
P. 58

Title          NTB DESAK PEMERINTAH USUT TEWASNYA EMPAT TKW DI ARAB SAUDI
               Media Name     jogja.antaranews.com
               Pub. Date      08 Juli 2019
                              https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/947105/ntb-desak-pemerint ah-usut-
               Page/URL
                              tewasnya-empat-tkw-di-arab-saudi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendesak Pemerintah Pusat melakukan
               upaya hukum menyusul tewasnya empat tenaga kerja wanita (TKW) asal provinsi
               itu dalam sebuah kebakaran di Arab Saudi.

               "Perlu kita mendesak Kementerian Luar Negeri untuk melakukan advokasi maksimal
               kepada warga NTB yang menjadi korban dalam sebuah kebakaran di Arab Saudi,"
               kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Agus Patria saat rapat
               dengar pendapat dengan Komisi V DPRD NTB dan unsur terkait lainnya di Mataram,
               Senin.


               Agus mengungkapkan, dalam insiden kebakaran itu, berdasarkan hasil laporan
               sementara, terdapat unsur kesengajaan saat peristiwa kebakaran terjadi. Karena
               saat kebakaran, kondisi rumah dalam keadaan digembok oleh pemilik rumah.

               "Kenapa pemilik rumah tidak diproses. Ini yang menjadi pertanyaan. Sekarang kita
               ingin lihat negara berbuat apa kepada warga negaranya yang ada di sana.

               Masak tuan rumah enak-enak saja ada empat WNI kita yang meninggal," ucapnya.

               Menurut Patria, pemerintah daerah sangat serius untuk menindaklanjuti peristiwa
               kematian empat TKW NTB yang menjadi korban kebakaran di Arab Saudi tersebut.

               Sebab, bagaimanapun empat TKW adalah WNI.

               "Kami tidak bisa bekerja sendiri. Apalagi kewenangannya ada di pusat melalui
               Kementerian Luar Negeri. Di sinilah kita minta pusat menindaklanjuti hal ini. Sebab,
               kalau benar ada kesengajaan kita mintakan pemilik rumah dapat dituntut baik dari
               sisi pertanggungjawaban pidana maupun pertanggunjawaban perdata," katanya.










                                                       Page 57 of 68.
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63