Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 APRIL 2020
P. 140

Title          POLRI DINILAI GAGAP MENYIKAPI KEDATANGAN TKA TIONGKOK KE BINTAN
               Media Name     jpnn.com
               Pub. Date      01 April 2020
                              https://www.jpnn.com/news/polri-dinilai-gagap-menyikapi-kedatangan-tka -tiongkok-ke-
               Page/URL
                              bintan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
















               Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menyoroti sikap Polri dalam
               menghadapi kedatangan 39 tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok ke Bintang,
               Kepulauan Riau. Menurut Neta, Polri seperti gagap dan kebingungan dalam
               menyikapinya.

               "Dengan Maklumat Kapolri jajaran kepolisian begitu gagah membubarkan pesta
               perkawinan, arisan dan kegiatan massal lainnya di masyarakat. Tetapi ketika 39 TKA
               Tiongkok datang ke Bintan Kepri pada 31 Maret kemarin, Polri tak berdaya
               menghalaunya," ujar Neta dalam keterangannya, Rabu (1/4).

               IPW menyebut Polri lebih berani kepada anak bangsa sendiri ketimbang kepada TKA
               Tiongkok yang merupakan negara asal corona.

               Neta menilai sikap gagap Polri ini tak terlepas dari sikap bingung Presiden Joko
               Widodo (Jokowi). Sikap bingung ini terlihat saat Presiden memilih opsi Pembatasan
               Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menangani virus corona.

               Alasan Jokowi, tak semua negara sama dalam menangani Corona. Sehingga opsi
               karantina wilayah dan lockdown tidak dipilih. Padahal, PSBB itu diambil Jokowi
               setelah meralat kebijakan darurat sipil yang banyak dikritik publik. Sebab publik
               berharap, Jokowi fokus dulu pada penerapan UU No 24/2007 tentang
               Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,
               yang hingga kini belum dijalankan pemerintah.

               Neta menerangkan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 21/2020 tentang PSBB
               ada tujuh pasal yang secara umum menjelaskan Percepatan Penanganan Corona.
               Pasal 1 misalnya, menjelaskan pembatasan kegiatan penduduk untuk mencegah
               kemungkinan penyebaran virus Corona.

               Anehnya PP PSBB ini tidak mengatur pergerakan orang asing ke Indonesia,
               terutama kedatangan TKA asal Tiongkok. Sehingga PP PSBB ini terkesan
               mendiskriminasi anak bangsanya sendiri dan mengistimewakan orang asing,




                                                      Page 139 of 179.
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145