Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 APRIL 2020

Title ANGGARAN KARTU PRA KERJA NAIK, BEBAN PENGUSAHA LEBIH RINGAN
Media Name sindonews.com
Pub. Date 01 April 2020
https://ekbis.sindonews.com/read/1575658/34/anggaran-kartu-pra-kerja-n aik-beban-
Page/URL
pengusaha-lebih-ringan-1585750669
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengatakan, kehadiran Kartu Pra
Kerja sedikit banyak bakal meringankan beban pengusaha. Terlebih soal anggaran
untuk perlindungan sosial yaitu anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun
menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang yang terkena pemutusan hubungan kerja
(PHK), pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil.

Penerima manfaat program ini akan menerima insentif pasca pelatihan Rp600 ribu,
dengan biaya pelatihan Rp1 juta.

"Kartu Pra Kerja ini paling tidak bisa meringankan beban pengusaha. Ini menjadi
skema pemerintah. Akan diadakan pelatihan nanti didasari dengan kebutuhan
industri, yang kami dorong adalah tidak sekadar training tapi juga sertifikasi karena
industri sekarang ini tahunya bukan ijazah, tapi punya sertifikasi," ungkap Ketua
Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Mardani H Maming.

Menurutnya, saat ini sertifikasi menjadi acuan pengusaha apakah seseorang bisa
diterima kerja atau tidak. Di sisi lain, mahalnya biaya agar menjadi landasan
mengapa kartu pra kerja juga perlu meng-cover sertifikasi kompetensi pekerja.
Selain sertifikasi, ia berharap, kartu pra kerja ini juga dilengkapi dengan peran
pemerintah sebagai job services.

"Jadi yang sudah punya sertifikat ini dipertemukan oleh pemerintah dengan
perusahaan-perusahaan. Jadi semacam head hunter, sehingga industri tidak lagi
mencari-cari," tutur Maming.

Untuk anggaran insentif para pelaku UMKM dan dunia usaha sebagai stimulus
ekonomi berupa penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR
yang terdampak Covid-19 selama enam bulan, Maming menambahkan, kebijakan
stimulus perekonomian ini juga diperluas di sektor industri keuangan non bank,
untuk melonggarkan ketentuan kewajiban pembayaran di perusahaan pembiayaan.

"Bukan hanya kredit perbankan, tetapi juga ke lembaga pembiayaan atau leasing
company. Tujuannya agar sektor usaha masih tetap berjalan dari dampak
penyebaran Covid-19 ini," imbuhnya.
(akr).

Page 176 of 179.