Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 APRIL 2020
P. 178
Title DISNAKER DKI: 1 JUTA PEKERJA DI JAKARTA BEKERJA DARI RUMAH
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 01 April 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200401132746-20-489100/disnake r-dki-1-
Page/URL
juta-pekerja-di-jakarta-bekerja-dari-rumah
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta melaporkan
sudah ada 1 juta pekerja formal di Jakarta yang melakukan imbauan pencegahan
penyebaran Covid-19 . Kepala Disnakertrans Andri Yansyah menyatakan jutaan
pekerja tersebut telah melaksanakan bekerja dari rumah.
"Ada 1.043.773 tenaga kerja (bekerja dari rumah) sampai dengan 1 April hari ini,"
kata Andri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/4).
Andri menjelasakan jutaan pekerja itu terdaftar di 2.723 perusahaan di Ibu Kota. Ia
menyatakan pihaknya terus melakukan imbauan kepada perusahaan untuk sebisa
mungkin menginstruksikan pegawainya melakukan pekerjaan dari rumah.
"Kita proaktif terus meminta perusahaan untuk meminimalisir pekerjaan di kantor
dan sebisa mungkin dilakukan dari rumah seperti imbauan pak Gubernur," jelas dia.
Sebelumnya, Dinasnakertrans DKI Jakarta sudah mengeluarkan Surat Edaran
bernomor 14/SE/2020 tentang Imbauan Bekerja di Rumah. Surat edaran tersebut
ditandatangani oleh Kepala Disnakertrans dan Energi Andri Yansyah.
Dalam surat edaran tersebut, tertulis bahwa diimbau perusahaan untuk sementara
waktu dapat menghentikan seluruh usahanya, perusahaan untuk sementara waktu
dapat mengurangi sebagian usahanya seperti sebagian karyawan, waktu, dan
fasilitas operasi.
Kemudian perusahaan yang tidak dapat menghentikan kegiatan usahanya ialah
perusahaan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, kebutuhan bahan
pokok, dan BBM. Terakhir, ia meminta perusahaan berkomunikasi dengan pekerja
dan melapor kepada Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta.
Foto: CNN Indonesia/Fajrian Sebelumnya, Presiden Jokowi diketahui telah meneken
dua aturan yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2020
(Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan
Covid-19.
Penjelasan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dijabarkan dalam Pasal 59 UU
Page 177 of 179.

