Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 APRIL 2020
P. 44
"Maka dari itu harus dipastikan pendistribusianya tepat sasaran bagi WNI/TKI yang
betul-betul membutuhkan. Harus ada mekanisme distribusi yang benar sebab
jumlah TKI/WNI di Malaysia jutaan dengan latar belakang yang berbeda. Apalagi
Malaysia sampai saat ini masih melaksanakan kebijakan PKP/Lockdow," tutur Zainul.
Sejauh ini, katanya, pihak KBRI di Kuala Lumpur mulai melakukan pendataan baru
dengan sisitem online. WNI/TKI pun diarahkan mengisi formulir berisikan data diri,
lokasi dan kebutuhannya.
Akan tetapi kebijakan itu belum tersosialisasikan dengan maksimal karena hanya
melalui media sosial.
Perlu diketahui oleh pemerintah, banyak dari TKI di Malaysia tidak mengunakan
medsos. Terlebih lagi mereka harus mengisi nomor Paspor/KTP.
Sementara TKI yang tidak resmi tak memiliki dokumen tersebut. Belum lagi untuk
mengisi formulir secara online memerlukan internet dan mereka kesulitan uang
untuk membeli kuota.
"Sementara kebijakan perwakilan KJRI belum kelihatan seperti apa pendataan dan
teknisnya. Kita tahu TKI/WNI merata di Semananjung Malaysia, Sabah dan
Serawak. Maka harus dipastikan ada kebijakan yang efektif," tandasnya.
Page 43 of 179.
