Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 OKTOBER 2019
P. 74
Namun, dalam proses pemberangkatan, perusahaan tersebut ada yang menyalurkan
calon pekerja secara ilegal, ada pula yang resmi.
"Mereka berangkatkan ke Abu Dhabi. Sementara jika kita kaitkan dengan Peraturan
Menteri, sejak 2015 sudah ada moratorium yang melarang pemberangkatan tenaga
kerja Indonesia ke Timur Tengah," kata Agus.
Moratorium dilakukan sejak 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada
Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.
Meskipun sudah ada moratorium, namun perusahaan tersebut terus beroperasi
dengan mengirim pekerja langsung ke Abu Dhabi.
Adapula yang dikirim melalui Yaman, Bahrain, dan wilayah Timur Tengah sekitar,
tetapi tujuan akhirnya adalah Abu Dhabi dan Arab Saudi.
Hal tersebut membuat proses pemberangkatan yang mereka lakukan menjadi ilegal.
Para TKI yang direkrut itu pun dijanjikan pekerjaan setibanya di sana. Pelaku
merekrut para pekerja migran dari wilayah Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.
"Kemudian dijanjikan pekerjaan dengan gaji 1.200 real atau Rp 4,5 juta. Namun,
pada praktiknya ada yang sebagian menerima (gaji), tapi banyak yang tidak
menerima gaji tersebut," kata Agus.
Setelah direkrut di wilayah-wilayah tersebut, para calon pekerja migran juga
diberangkatkan ke Jakarta.
Mereka kemudian dikirim ke Abu Dhabi dengan rute penerbangan Jakarta-Colombo-
Abu Dhabi dari Bandar Udara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
"Karena adanya TKI yang tidak mendapat haknya, ada beberapa yang melaporkan
baik melalui kedutaan atau ke kami (Polri) secara langsung sehingga kami bisa
ungkap perkara ini," kata dia.
Adapun pelaku untuk kasus ini ada sebanyak 5 orang dengan peranan yang
berbeda-beda.
Mereka dijerat dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan
ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda minimal Rp
120 juta dan denda maksimal Rp 600 juta.
Kemudian, mereka juga dijerat dengan Pasal 81 dan 86 UU Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana paling lama
10 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.
Page 73 of 82.
