Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 FEBRUARI 2019

Tidak mungkin suatu saat mereka minta diangkat menjadi pegawai Pertamina. "Kalau
semua minta diangkat, bagaimana mungkin," ujarnya.

Legislator Partai Golkar ini pun yakin, sikap pemerintah akan sama. Tidak akan
mengangkat karyawan PT GUN menjadi pegawai Pertamina. Sebab, kalau sampai

diangkat, semua karyawan yang menjadi mitra Pertamina bisa menuntut hal yang

sama. "Presiden Jokowi memiliki pembantu yang ahli persoalan tersebut. Tentu tahu
keputusan yang terbaik," kata Ridwan.

Hal senada disampaikan pakar Hubungan Industrial Profesor Payaman Simanjuntak.

Menurutnya, tuntutan mantan awak mobil tangki (AMT) atau sopir tanki menjadi
buruh tetap PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan PT Elnusa Petrofin dinilai tidak

relevan.

Selama ini para sopir merupakan pegawai PT Garda Utama Nasional (GUN).

"Pertamina itu kan meng-outsourcing kan (mencadaya, red) ke PT GUN maka sopir-

sopir itu mah karyawan dari PT gun tersebut," kata Profesor Payaman.

Dia menjelaskan, tidak ada hubungan langsung antara pihak Pertamina dengan para

awak mobil. Sehingga jika ada tuntutan terkait tuntutan semestinya ditujukan ke PT
GUN. Begitu juga saat para awak menuntut diangkat menjadi karyawan bukan

ditujukan kepada Pertamina. "Salah alamat jika ditujukan ke Pertamina," ujarnya.

Dosen Universitas Krisnadwiyana ini juga menambahkan, begitu juga jika ada
pemutusan hubungan kerja maka segala hak karyawan bukan menjadi tanggung

jawab Pertamina. Sebab, semua merupakan tanggung jawab PT GUN. "Pemenuhan

semua hak karyawan menjadi tanggung jawab PT GUN," tegas Profesor Payaman.

Page 93 of 136.