Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020

Title BELANDA 5 TAHUN BUAT OMNIBUS LAW, LBH: PEMERINTAH UGAL-UGALAN
Media Name tempo.co
Pub. Date 05 Maret 2020
https://nasional.tempo.co/read/1315594/belanda-5-tahun-buat-omnibus-la w-lbh-
Page/URL
pemerintah-ugal-ugalan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana
mengkritik target pemerintah yang ingin membuat omnibus law Rancangan Undang-
undang atau RUU Cipta Kerja dalam waktu cepat. Mengutip penuturan mantan
hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida Indrati, Arif mengatakan Belanda saja
memerlukan waktu lima tahun untuk membahas rancangan aturan sapu jagat
semacam itu.

"Beliau (Maria) mengatakan, Belanda mau buat UU omnibus law nyusunnya saja
sampai lima tahun, transisinya sampai tiga tahun," kata Arif dalam diskusi 'Desas
Desus Omnibus' di Grand Cemara Hotel, Jakarta, Rabu, 4 Maret 2020.

Sedangkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sejumlah kesempatan
menginginkan omnibus law RUU Cipta Kerja rampung dalam waktu 100 hari. Saat
ini, rancangan aturan sapu jagat itu banyak dikritik lantaran dinilai akan merugikan
buruh dan lingkungan.

Arif mengatakan RUU Cipta Kerja ini cacat dari sisi proses penyusunan dan
substansi. Dalam penyusunan, pemerintah tak transparan dan tidak melibatkan
publik.

Padahal Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019) mengatur bahwa
penyusunan peraturan perundangan-undangan harus transparan dan akuntabel.

"Ini ugal-ugalan, memang praktik pembentukan peraturan perundang-undangan
yang menyimpang menurut saya," kata Arif.

Arif pun menganggap proses pembentukan omnibus law sebenarnya tak memiliki
legitimasi hukum di Indonesia. Menurut dia, dasar mengubah sejumlah UU melalui
omnibus law ini pun bisa dipersoalkan.

Ia juga menyoroti sikap pemerintah yang melibatkan Badan Intelijen Negara,
Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung untuk berdialog dengan

Page 23 of 126.