Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 25
kelompok masyarakat terkait omnibus law.
Menurut Arif, jika pemerintah punya niat baik mestinya yang berdialog dengan
kelompok-kelompok masyarakat adalah wakil eksekutif, bukan aparat keamanan.
Arif pun menilai pemerintah menyuguhkan praktik pembuatan perundang-undangan
yang otoriter, padahal Indonesia adalah negara demokrasi. Praktik tersebut ia sebut
menjadi bentuk korupsi kebijakan.
Selain dari sisi proses, Arif mengatakan substansi RUU Cipta Kerja ironis karena
akan mempercepat kerusakan ekologi dan ketimpangan sosial di Indonesia. Kata
dia, aturan ini bukan hanya bertentangan dengan prinsip hukum dan demokrasi,
tetapi juga akan menurunkan standar perlindungan HAM dan lingkungan hidup.
"Ketika saat ini berbagai elemen menolak ini, memang sudah tepat dan
seharusnya," kata Arif.
Page 24 of 126.
