Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020

Title TERGANJAL PERPRES, KARTU PRAKERJA GAGAL DIRILIS AWAL MARET
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 05 Maret 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200305164048-532-480843/terganj al-
Page/URL
perpres-kartu-prakerja-gagal-dirilis-awal-maret
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut
program kartu prakerja belum bisa dirilis di tiga kota pada awal Maret ini. Sebab,
peraturan presiden (perpres) terkait belum diterbitkan.

"Masih nunggu perpres," ucap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis
(5/3).

Menurut dia, ada dua perpres yang harus diterbitkan oleh pemerintah sebelum
merilis kartu prakerja di tiga wilayah. Dua perpres itu mengenai kartu prakerja itu
sendiri dan petugas pelaksana proyek ( Project Manager Office /PMO).

"Perpres tentang ini (kartu prakerja) dan yang kedua itu tentang PMO," kata
Airlangga.

Sebelumnya, Airlangga bilang pemerintah akan mempercepat penerbitan kartu
prakerja menjadi awal Maret 2020 dari sebelumnya yang direncanakan pada
Agustus 2020 mendatang. Percepatan itu khusus dilakukan di tiga wilayah, yakni
Bali, Sulawesi Utara, Kepulauan Seribu. Pemerintah sengaja melakukan ini demi
menangkal 'infeksi' virus corona terhadap ekonomi domestik. Dengan kartu itu,
masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan diharapkan bisa mendapatkan
pelatihan dan tetap produktif.

"Sistem itu juga akan dilakukan pelatihan dengan menggunakan aplikasi online, tapi
pelatihannya sendiri bisa offline ," terang Airlangga.

Ia bilang kartu prakerja akan menyasar dua juta penerima. Penerima itu terbagi
atas dua kelompok.

Kelompok pertama, 1,5 juta penerima yang mendaftar secara digital melalui situs
perekrutan program. Sisanya, 500 ribu penerima akan dijaring secara manual
melalui pendaftaran langsung seperti melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan pusat
pelatihan yang dimiliki oleh kementerian/lembaga dan swasta.

Penerima manfaat kartu prakerja nantinya akan mendapatkan pelatihan dengan nilai
Rp3 juta-Rp7 juta. Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp10 triliun untuk
kartu prakerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
(aud/sfr).

Page 95 of 126.