Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 97
Title PRESIDEN-DPR DIMINTA KAJI SECARA KOMPREHENSIF IMPLIKASI OMNIBUS LAW
Media Name sindonews.com
Pub. Date 05 Maret 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1546918/12/presiden-dpr-diminta-ka ji-secara-
Page/URL
komprehensif-implikasi-omnibus-law-1583402160
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA - Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif meminta Presiden Joko
Widodo (Jokowi) dan DPR mengkaji secara komprehensif implikasi dari semua
aturan yang dinormakan di dalam Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU)
Cipta Kerja. Hal itu mengingat dampak pengaturan RUU Cipta Kerja bersifat luas
dan sistemik.
"Presiden dan DPR harus membuka pintu yang luas dan menyediakan ruang yang
besar bagi para pihak yang terdampak langsung RUU Cipta Kerja serta
mempertimbangkan setiap aspirasi secara adil dan berorientasi pada kepentingan
publik, bukan kepentingan partisan atau golongan," ujar Koordinator Konstitusi dan
Ketatanegaraan KODE Inisiatif, Viola Reininda di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan,
Kamis (5/3/2020).
( ) Selain itu, Presiden Jokowi dan DPR diminta untuk menjunjung tinggi nilai-nilai
konstitusi dan memastikan konstitusionalitas materi muatan dalam RUU Cipta Kerja
mengakomodasikan tafsiran-tafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK).
"Segala potensi pelanggaran ruh dan norma konstitusi tersebut harus menjadi
perhatian serius bagi pemerintah," katanya.
Sebab, lanjut dia, penyimpangan sebagian pasal RUU Cipta Kerja terhadap
konstitusi tidak dapat diartikan sebagai penyimpangan secara parsial, melainkan
penyimpangan sistemik. Hal tersebut mengingat pembacaan undang-undang,
khususnya RUU Cipta Kerja harus dilakukan secara sistematis sebagai satu kesatuan
bangunan, keberadaan satu aturan tidak dapat menegasikan keberadaan aturan
lainnya, bukan hanya di sektor ekonomi dan investasi saja.
"Tetapi dapat juga merambat ke bidang hukum, sosial lingkungan hidup, sumber
daya alam, ketenagakerjaan, bahkan tatanan pemerintahan daerah," tandasnya.
( ) Dia menambahkan pengabaian pemerintah dan DPR terhadap nilai-nilai konstitusi
juga dapat memberikan implikasi yang masif, yaitu menimbulkan kekacauan dalam
keberlangsungan demokrasi konstitusional di bawah payung negara hukum dan
berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara.(kri).
Page 96 of 126.
