Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JANUARI 2020

Title OMNIBUS LAW 'CILAKA', KADIN: DPR HARUS BERPIKIR NEGARAWAN
Media Name gatra.com
Pub. Date 29 Januari 2020
https://www.gatra.com/detail/news/467375/ekonomi/omnibus-law-cilaka-ka din-dpr-
Page/URL
harus-berpikir-negarawan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta, Presiden Joko Widodo menargetkan bakal memberikan Surat Presiden
(Surpres) kepada DPR RI yang berisi Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta
Lapangan Kerja (yang sering disingkat Cilaka oleh para buruh) pada minggu ini.
Menanggapi hal itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta kepada
DPR agar membahas RUU tersebut dengan sungguh-sungguh.

Artinya, anggota DPR diharuskan untuk berpikir sebagai negarawan, sehingga tidak
meninggalkan eksklusifitas dalam melakukan pembahasan Undang-undang sapu
jagad tersebut.

"Yang kita harapkan, DPR berpikir sebagai negarawan. Jadi jangan hanya
mengutamakan popularitas saja. Jadi bisa tahu, apa sih yang dibutuhkan Bangsa
Indonesia saat ini?" kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang
Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J. Supit, saat ditemui usai acara
Bedah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, di Jakarta, Rabu (29/1).

Anton menjelaskan, Omnibus Law Cilaka ini dibuat untuk para pelaku usaha baru.
Yaitu agar nantinya para pelaku usaha itu bisa lebih tertarik untuk berinvestasi di
negeri sendiri, ketimbang berinvestasi di negeri orang.

Sementara itu, yang Anton lihat selama ini, perizinan untuk berusaha sangat sulit.
Hal itu lah yang membuat para pelaku usaha lebih memilih untuk berinvestasi di luar
negeri, utamanya di negara dengan tingkat kemudahan berbisnis tinggi.

"Ini bukan untuk yang eksisting. Ini diutamakan, prioritas untuk investor yang baru.
Karena investor baru ini yang merasa competitiveness Indonesia sudah nggak
menarik. Jadi dia lebih cenderung ke Vietnam, Malaysia bahkan," jelas dia.

Page 63 of 87.