Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JANUARI 2020
P. 60
Title ISTANA KLAIM AKOMODIR KRITIK BURUH SOAL OMNIBUS LAW LAPANGAN KERJA
Media Name tirto.id
Pub. Date 29 Januari 2020
Page/URL https://tirto.id/istana-klaim-akomodir-kritik-buruh-soal-omnibus-law-l apangan-kerja-evE1
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kritik dari berbagai elemen akan dipertimbangkan dalam RUU Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengklaim akan
mengakomodir masukan dari berbagai kalangan terkait RUU Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja. Menurut dia, semua kritik akan diakomodir mulai dari buruh dan
pengusaha, apalagi pembahasan dilakukan secara terbuka di DPR.
"Kritik itu sekarang sudah diterima baik dari buruh, dari pengusaha. Semua kan ada.
Semuanya masuk dan kritik nanti yang paling utama pas di DPR. DPR kan mewakili
semua parpol, mewakili semua pihak nanti masyarakat bisa masuk ke sana. Artinya
nanti pembahasan pembahasan di DPR," ungkap Fadjroel, Rabu (29/1/2020).
Fadjroel optimistis legislatif dan eksekutif akan menyelesaikan undang-undang
Omnibus Law sesuai target.
Pemerintah Indonesia telah merancang empat RUU Omnibus Law yakni terkait
lapangan kerja, perpajakan, dan ibu kota negara, dan kefarmasian.
Presiden Jokowi menyebut baru menandatangani satu surat presiden (surpres) pada
RUU Omnibus Law Perpajakan. Surpres ini menandakan, pembahasan RUU usulan
pemerintah telah selesai, sehingga segera akan diserahkan ke DPR RI untuk
dibahas. Menurut Fadjroel, sebelum supres diterbitkan, pemerintah kini tengah
meminta tanda tangan dari semua kementerian terkait tentang pembahasan
Omnibus Law.
"Target kami mengenai masuknya surpres itu bergantung dengan kementerian,
tetapi kami menargetkan sebelum lebaran, keempat-empatnya sudah selesai dan
kita terima," imbuh Fadjroel Rachman.
Omnibus Law akan merevisi 1.244 pasal pada 79 undang-undang yang mencakup
11 klaster mencakup penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi;
ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM; kemudahan
berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan
sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah; kawasan ekonomi, baik
itu kawasan industri.
(tirto.id - Politik ) Reporter: Andrian Pratama Taher Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali
Page 59 of 87.
