Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JANUARI 2020
P. 56

Title          TOLAK OMNIBUS LAW, BURUH DAN MAHASISWA GELAR AKSI DEMO
               Media Name     gatra.com
               Pub. Date      29 Januari 2020
                              https://www.gatra.com/detail/news/467351/hukum/tolak-omnibus-law-buruh -dan-
               Page/URL
                              mahasiswa-gelar-aksi-demo
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative







               Semarang, Rencana Pemerintah yang akan mengeluarkan Omnibus Law dan
               Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, mendapat penolakan dari
               berbagai elemen masyarakat seperti buruh dan mahasiswa.

               Mereka yang tergabung dari berbagai aliansi masyarakat, buruh dan mahasiswa
               menyatakan diri menolak adanya Omnibus Law pada RUU Cipta Lapangan Kerja
               (CLK) dengan menggrlar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah
               di Jalan Pahlawan Kota Semarang, Rabu (28/1).

               Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk dan poster yang menolak
               Omnibus Law dan RUU CLK di depan pintu pagar kantor Gubernur Jateng.

               Dalam orasinya, koordinator aksi Mulyono mengatakan aksi yang dilakukan adalah
               untuk memprotes RUU CLK yang dipandang merugikan kaum buruh.

               Menurut Mulyono, demo ini diikuti oleh berbagai elemen buruh seperti Federasi
               serikat pekerja Semarang, Kasbi, dan beberapa mahasiswa dengan jumlah sekitar
               400 massa.

               "Kami menolak rencana pemerintah yang akan menerbitkan RUU karena akan
               merugikan para buruh, sehingga aksi ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar
               RUU tersebut tidak dilangsungkan oleh pemerintah," kata Mulyono.

               Mulyono mengatakan ada empat poin yang menjadi tuntutan peserta aksi karena
               dinilai merugikan para buruh, yaitu peluang penerapan upah per jam pada jenis
               pekerjaan tertentu, penggantian pesangon dengan tunjangan konsep tunjangan
               PHK. Kemudian adanya penerapan sistem karyawan kontrak dan outsourching , dan
               penghilangan sanksi pidana bagi pengusaha.

               Disamping itu, massa juga menyuarakan isu lingkungan yang juga akan terancam
               sebagai dampak dari proses percepatan penerbitan perizinan usaha Reporter: Moch
               Umar Dani Editor: Ade Lukmono.













                                                       Page 55 of 87.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61