Page 59 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020
P. 59

Title          ILO SEBUT WAKTU PERUMUSAN OMNIBUS LAW TEPAT KARENA KONDISI SOSIAL BERUBAH
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      03 Maret 2020
                              https://www.liputan6.com/bisnis/read/4192753/ilo-sebut-waktu-perumusan -omnibus-
               Page/URL
                              law-tepat-karena-kondisi-sosial-berubah
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Jakarta - Pemerintah Indonesia telah menyerahkan Rancangan Undang-Undang
               (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR RI pada 12 Februari 2020. Diharapkan
               aturan baru ini dapat menambah lapangan kerja baru sekaligus memberi
               perlindungan bagi para pelakunya.

               International Labour Organization (ILO) menilai, keputusan Pemerintah Indonesia
               sudah tepat untuk memberi jaminan perlindungan bagi pekerja di berbagai sektor.
               Lembaga yang berdiri di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini juga
               mengimbau agar pemerintah terus mau merangkul pihak stakeholder untuk
               membahas kelanjutannya.

               "Saya pikir sekarang adalah momen tepat untuk merumuskan regulasi baru soal
               tenaga kerja karena kondisi sosial telah berubah. Sekarang adalah waktu yang tepat
               untuk pemerintah dan pihak terkait untuk membahas apa kebijakan yang tepat bagi
               sektor tenaga kerja di Indonesia," jelas Deputy Country Director Kantor Perwakilan
               ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Kazutoshi Chatani di Jakarta, Selasa
               (3/3/2020).

               Kazutoshi juga menyatakan, ILO siap untuk menjadi partner dalam perumusan RUU
               Omnibus Law Cipta Kerja, serta bersedia memberi masukan teknis baik kepada
               pemerintah maupun stakeholder .

               Sementara itu, Technical Officer on Social Protection ILO Ippei Tsuruga
               mengatakan, para pekerja Indonesia saat ini memang membutuhkan banyak
               perlindungan dalam skema jaminan sosial yang diatur oleh negara.

               "Di Indonesia, tunjangan PHK saat ini 100 persen masih dibebankan pada
               perusahaan. Menurut perspektif ILO, hal ini seharusnya disediakan oleh jaminan
               sosial yang diatur oleh negara, dengan kontribusi yang berasal dari pekerja dan
               perusahaan, serta sebagian dari pemerintah," ungkapnya.

               Menurutnya, persoalan jaminan sosial untuk tenaga kerja tidak hanya berbicara
               seputar PHK, tapi juga terkait isu kesehatan hingga proses persalinan bagi pekerja
               wanita.




                                                       Page 58 of 112.
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64